Advertisement
Rekening Lukas Enembe Senilai Rp132 Miliar Disita dan Dibekukan KPK
Gubernur Papua Lukas Enembe - Twitter
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita uang dan membekukan rekening terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe.
Nilai uang yang disita oleh lembaga antirasuah itu mencapai Rp50,7 miliar. Sementara itu, pemblokiran dilakukan terhadap rekening berisi uang Rp81,8 miliar dan 31.559 dolar Singapura (atau setara dengan Rp360 juta). "Tim penyidik juga telah menyita emas batangan, beberapa cincin batu mulia, dan empat unit mobil," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (16/3/2023).
Advertisement
Penyitaan dilakukan sebagai salah satu upaya mengoptimalkan perampasan aset dari kasus terkait. Sejalan dengan hal tersebut, KPK juga tengah mengupayakan pembuktian tindak pidana suap dan gratifikasi pada kasus Lukas Enembe. Setelah itu kasus pokoknya terbukti, KPK akan mengembangkan ke kasus lain misalnya pidana pencucian uang. "Fokusnya pada suap dan gratifikasi terlebih dahulu," ucapnya secara terpisah kepada wartawan.
Sampai dengan saat ini, terkait dengan kasus Lukas, KPK telah memeriksa sebanyak 90 orang saksi termasuk ahli digital maupun accounting forensic, serta ahli kesehatan. Sebab penyidikan masih berlangsung, maka penahanan politikus Partai Demokrat itu diperpanjang hingga 12 April 2023. Perpanjangan penahanan Lukas yakni untuk selama 30 hari dari 14 Maret hingga 12 April 2023.
Perpanjangan masa penahanan itu telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lantaran dibutuhkan tim penyidik untuk mengumpulkan alat bukti sebagai kelengkapan berkas perkara penyidikan.
Seperti diketahui, Lukas ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2023 setelah ditangkap oleh KPK dan Polda Papua. Dia diduga menerima suap dan gratifikasi terkait dengan sejumlah proyek infrastruktur di Papua, dari tersangka lainnya yakni Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Polresta Jogja Sita Ratusan Botol Miras Oplosan Siap Dipasarkan
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
Advertisement
Advertisement
