Rawan Kolusi! 134 Pegawai Pajak Simpan Duit di Perusahaan Tertutup

Dany Saputra

Kamis, 09 Maret 2023 - 16:37 WIB

Sunartono

Rawan Kolusi! 134 Pegawai Pajak Simpan Duit di Perusahaan Tertutup

Deputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan) dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan (kiri) memberikan keterangan pers terkait hasil pemeriksaaan internal PNS Ditjen Pajak atas nama Rafael Alun Trisambodo di Jakarta, Rabu (1/3 - 2023). Dalam keterangan pers tersebut Kementerian Keuangan mengatakan bahwa Rafael Alun Trisambodo masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta harta kekayaann

Harianjogja.com, JAKARTA—Seluruh saham 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diungkap KPK berada di perusahaan tertutup. Jumlahnya 280 perusahaan.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan bahwa 280 perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pegawai pajak itu tidak ada yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Kalau [kepemilikan saham] di bursa kita tidak pusingkan. Bebas kalau mau investasi. [280 perusahaan] ini tertutup atau non-listing. Semua tertutup," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Kamis (9/3/2023).

Di sisi lain, Pahala menyebut tak masalah apabila penyelenggara negara melakukan aktivitas jual beli saham di perusahaan terbuka atau emiten.

Kini, 280 perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh 134 pegawai pajak itu akan ditelusuri oleh KPK. Fokus penelusuran yakni untuk memastikan apabila di antara ratusan perusahaan itu bergerak di bidang konsultan pajak.

Menurut Pahala, hal tersebut berbahaya lantaran bisa menimbulkan konflik kepentingan antara otoritas pajak dan wajib pajak (WP).

"Wajib pajak itu kan berkepentingan membayar sedikit mungkin, petugas pajak atas nama negara dengan wewenangnya harus bisa membuat pungutan pajak maksimum. Muncul risiko ketika ketemu, risiko itu yang kita bilang kita cari korupsinya," terangnya.

Adapun pada konferensi pers kemarin, Rabu (8/3/2023), Pahala membeberkan hasil penelusuran LHKPN terkait dengan kepemilikan saham di 280 perusahaan oleh 134 pegawai pajak.

Mayoritas dari kepemilikan saham itu tercatat atas nama istri. Seperti diketahui, nama istri seorang wajib lapor di dalam LHKPN tidak dianggap masalah atau biasa. Contoh teranyar, kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun yang tercatat memilik saham di enam perusahaan. Saham di dua perusahaan ditemukan milik istrinya.

"Jadi yang kita temukan 134 ini untuk pegawai pajak saja dan itu saham yang dimiliki baik oleh yang bersangkutan maupun istri. Sebagian besar sih nama istri," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (8/3/2023).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com