Akun Diduga Milik Pegawai Pajak Protes kepada Sri Mulyani

Hesti Puji Lestari

Selasa, 28 Februari 2023 - 13:17 WIB

Sunartono

Akun Diduga Milik Pegawai Pajak Protes kepada Sri Mulyani

Tangkap layar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam APBN Kita pada 27 Juli 2022. - Bisnis / Anggara Pernando

Harianjogja.com, SOLO - Puluhan akun yang diduga milik pegawai pajak ramai-ramai menyerang unggahan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Setelah video Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai moge viral, Sri Mulyani langsung mengambil sejumlah kebijakan.

Salah satunya agar klub motor Blasting Rijder yang beranggotakan pegawai pajak, untuk segera dibubarkan karena dianggap mencederai kepercayaan masyarakat.

"Agar klub BlastingRijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai Moge, menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP," tulis Sri Mulyani.

Akan tetapi di kolom komentar, unggahan Sri Mulyani justru mendapat protes dari sejumlah akun IG yang diduga milik pegawai pajak.

Ini masih dugaan, sebab saat JIBI/Bisnis coba memantau sejumlah akun yang melayangkan protes tersebut, akun-akun tersebut kebanyakan berada dalam mode privat.

Jika akun tersebut bisa diakses publik, biasanya hanya akun yang baru dibuat dengan identitas yang samar.

Beirikut ini adalah beberapa tuntutan yang dilayangkan oleh akun yang diduga milik pegawai pajak tersebut:

1. Sri Mulyani diminta untuk tidak mengambil kebijakan hanya karena termakan isu yang sedang viral di kalangan "masyarakat awam".

2. Mereka meminta agar ketegasan tidak hanya diberlakukan kepada pegawai pajak namun juga PNS dari lembaga yang lain.

3. Sri Mulyani diharapkan tidak melebih-lebihkan kebijakan yang diterapkan karena moge yang dimiliki pegawai pajak hanya berbenderol kurang dari Rp500 juta dan dianggap masih masuk akal bagi pejabat pajak dengan gaji ratusan juta per bulan.

4. Sri Mulyani diminta untuk juga mengawasi dan mengetatkan ikat pinggang pegawai Bea Cukai yang disebut juga sering pamer harta.

5. Menkeu diharapkan menggunakan diksi yang tidak menyakiti pegawai pajak yang telah bekerja jujur. Menurut mereka, kata "tidak patuh" telah menggores hati ratusan pegawai pajak yang telah bekerja secara profesional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com