Advertisement
Ada 134 Pegawai Pajak Punya Saham di 280 Perusahaan, KPK Akan Adukan ke Sri Mulyani
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengadukan 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang memiliki saham di 280 perusahaan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
BACA JUGA: Ramai Seruan Jangan Bayar Pajak, Ini Respons Dirjen Pajak
Advertisement
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan bahwa lembaga antirasuah menemukan hal tersebut berdasarkan hasil analisis database Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Kita lakukan pendalaman terhadap data yang kita punya, tercatat bahwa 134 pegawai pajak ternyata punya saham di 280 perusahaan," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (8/3/2023).
Untuk diketahui, penelusuran LHKPN pejabat pajak seiring dengan pengusutan kasus harta jumbo mantan Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta II Rafael Alun Trisambodo. Bagaikan efek bola salju, pemeriksaan harta kekayaan pejabat pajak maupun di lingkungan Kemenkeu bergulir dan menyasar ke beberapa pihak lainnya.
Oleh sebab itu, Pahal mengatakan bahwa akan memberikan temuan tersebut kepada Kemenkeu.
"Nanti akan kita sampaikan ke Kemenkeu juga untuk didalami 134 orang ini sambil kita lihat juga gimana profil dan kekayaannya," lanjut Pahala.
Adapun keterbatasan yang dihadapi KPK dalam menelusuri kepemilikan saham pejabat publik yakni keterbatasan informasi. Dalam artian, hanya nilai saham yang dimiliki saja yang tercatat dalam LHKPN.
Namun demikian, aset, penghasilan, maupun utang dari perusahaan terkait tidak dirincikan dalam LHKPN.
Mengenai temuan 134 pegawai pajak itu, Pahala mengatakan bahwa tidak berarti penyelenggara negara tak boleh memiliki saham. Hal tersebut, lanjutnya, sudah diakomodasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.53/2010.
"Jadi itu kita lihat bahwa sebenarnya bukannya tidak boleh, karena PP No.30 tahun 80 dulu memang melarang, tetapi PP No.53/2010 tidak jelas disebut bahwa tidak tegas dilarang, tetapi dibilang begini, harus beretika dan tidak berhubungan dengan pekerjaan," ucapnya.
Oleh karena itu, KPK bakal mendalami 280 perusahaan tersebut dan kaitannya dengan 134 pegawai Ditjen Pajak tersebut. Fokus pendalaman yakni potensi risiko apabila perusahaan yang dimiliki sahamnya oleh pegawai pajak tersebut bergerak di bidang konsultan pajak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Lulusan Pertanahan Disebut AHY Harus Tahu Perkembangan Teknologi
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Mendes Nilai Perubahan Iklim Dapat Diatasi Melalui Kemitraan dengan Desa
- 4 Pelaku Penganiayaan Siswa SMPN 55 Barombong Masih di Bawah Umur
- DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Anggota KPU RI
- Kemenkes Buka Pendaftaran Lowongan Nakes untuk 4 Rumah Sakit
- Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Gorontalo
- Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
- Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
Advertisement
Advertisement