Cicilan Koperasi Desa Kini Ditanggung Negara lewat Dana Daerah
Pemerintah kini tanggung cicilan Koperasi Desa lewat dana daerah, skema baru PMK 15/2026 ubah total mekanisme pembiayaan.
HUT KE-50 TAHUN PDI PERJUANGANrnKetua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail (kiri) berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kedua kiri) saat perayaan HUT ke-50 PDI Perjuangan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023). HUT ke-50 tahun PDI Perjuangan bertemakan Genggam Tangan Persatuan Dengan Jiwa Gotong Royong dan Semangat Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.
Harianjogja.com, JAKARTA – Elite PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) saling sindir. Pangkalnya, pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas yang beri kode akan menduetkan Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir di Pilpres 2024.
Saat itu, Zulhas memberi sambutan di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN di Semarang. Di akhir sambutannya, dia menyampaikan pantun.
“Izinkan saya mengakhiri pidato pada Rakornas PAN. Jalan-jalan ke Simpanglima, jangan lupa beli lumpia; kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama, Insya-Allah Indonesia tambah jaya,” kata Zulhas, Minggu (26/2/2023).
Ternyata, kode itu ditanggapi secara negatif oleh pihak PDIP, mengingat Ganjar merupakan kader mereka. Sementara itu, PAN punya pendapat sebaliknya.
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Sadarestuwati ingatkan pentingnya etika politik jelang Pilpres 2024, terutama terkait pengusungan calon presiden (capres) dari partai politik lain.
“Etika politik sangat penting dan harus dikedepankan,” ujar Sadarestuwati saat dikonfirmasi soal pernyataan Zulhas itu, Senin (27/2/2023).
Dia mengatakan tak elok jika satu partai politik seakan mengklaim kader partai politik lain, layaknya pernyataan Zulhas soal kode duet Ganjar-Erick Thohir.
“Jangan sampai main serobot, apalagi Pak Ganjar sampai saat ini masih kader dan petugas partai PDI Perjuangan,” jelas anggota Komisi V DPR itu.
Memang, sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung masalah serupa. Mega mengaku bingung dengan perpolitikan Indonesia saat ini karena ada partai politik yang tak mengusung seorang calon presiden (capres) yang bukan kadernya sendiri.
"Aku bilang ke Mbak Puan, 'orang berpolitik sekarang, kok gitu ya? Emangnya enggak punya kader sendiri?'," ujar Mega saat memberikan pidato di HUT Ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023).
Menurut Mega, kini masyarakat memandang negatif parpol karena tak berani mengusung kadernya maju ke ajang pemilu. "Ya kan kalau kayak gini konotasinya sepertinya partai enggak punya kader. Pemilu itu ada, calon itu harusnya ada," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Fiqri Yasin menilai seharusnya PDI Perjuangan (PDIP) bangga jika kadernya dilirik oleh partai politik lain untuk menjadi kandidat capres.
"Itu keliru menurut saya, harusnya kebalik. Harusnya mereka [PDIP] bangga bahwa kami dari luar pagar itu meriset ada seorang kader parpol yang punya popularitas. Harusnya mereka bangga. Itu [Ganjar] kader mereka toh," ujar Fiqri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023).
BACA JUGA : PDIP Anggap Koalisi dengan PAN Tak Menjamin Bakal
Dia merasa, PAN melanggar etika politik hanya jika secara tiba-tiba mencalon Ganjar sebagai capres tanpa sepengetahuan PDIP. Padahal, saat ini, PAN hanya sekadar mendekati Ganjar.
"Kalau sekarang misalnya saya sebut, siapa saja misalnya, dari PAN sebut siapa saja, ini karena banyak hal yang kita pertimbangkan, sehingga Ganjar itu layak menjadi calon presiden. Enggak masalah," ujarnya.
Dia pun menilai tak ada yang perlu dibicarakan dengan PDIP jika PAN hanya sekadar melirik Ganjar.
Di samping itu, saat ini belum ada kader PAN yang bisa melampaui atau sekadar mendekati elektabilitas Ganjar. Oleh sebab itu, wajar jika PAN melirik kader dari luar partai.
"Kami akui bahwa kader kita tidak ada semumpuni dalam hal popularitas. Memang tidak ada setinggi itu [Ganjar]," ungkap Fiqri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Pemerintah kini tanggung cicilan Koperasi Desa lewat dana daerah, skema baru PMK 15/2026 ubah total mekanisme pembiayaan.
Ekonom Permata Bank sebut pelemahan rupiah picu kenaikan harga barang impor dan tekan daya beli rumah tangga secara bertahap.
Waskita Karya kantongi proyek Tol Yogyakarta–Bawen Seksi 3 senilai Rp2,1 triliun untuk mempercepat akses Borobudur dan dorong ekonomi daerah.
BPBD Pati siapkan pengungsian dan bantuan bagi warga Tunggulsari terdampak banjir rob, 73 rumah terdampak dan pemantauan masih dilakukan.
DPMKP2KB memastikan seluruh kalurahan di Gunungkidul telah mengurus pencairan dana desa termin kedua 2026. Diperkirakan anggaran ini sudah ditransfer pada Kamis
JBBA 2026 menyoroti peran dunia usaha dalam membangun SDM adaptif di era AI dan transformasi digital di Jogja.