Advertisement
Dinilai Cederai Kepercayaan Masyarakat, Dirjen Pajak Diminta Jelaskan Sumber Kekayaan ke Publik
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021). - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Mario Dandy Satriyo, berbuntut panjang. Selain membuat ayahnya Rafel Alun Trisambodo, dicopot dari jabatannya, publik pun menyorot harta kekayaan yang mencapai Rp56 miliar hingga harta kekayaan pejabat pajak lain.
Salah satu yang disoroti adalah Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo. Publik menganggap Dirjen Pajak ini juga memiliki gaya hidup mewah dan suka bermain Moge. Video Suryo Utomo yang mengendarai motor gede pun viral di media sosial. Terungkap juga ternyata DJP mempunyai klub moge yang diberi nama Blasting Rijder. Merupakan komunitas pegawai pajak yang hobi naik motor besar atau moge.
Advertisement
BACA JUGA : Medsos Komunitas Moge Belasting Rijder Hilang Setelah Video Dirjen Pajak Viral
Mendapat kritik pedas dari publik Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pun buka suara. Secara tegas membubarkan klub moge Blasting Rijder DJP. Alasannya karena hobi dan gaya hidup mengendarai moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP.
“Meminta agar klub Blasting Rijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP,” kata Sri Mulyani melalui akun Instagram resmi @smindrawati pada Minggu (26/2/2023).
Langkah tegas itu diambil setelah beberapa hari ini viral video Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai moge bersama klub Blasting Rijder DJP. Ia juga meminta kepada Dirjen Pajak Suryo Utomo menjelaskan kepada masyarakat mengenai jumlah dan sumber harta kekayaan Dirjen Pajak seperti yang dilaporkan pada LHKPN.
Sri Mulyani menambahkan meski motor gede yang dikendarai para pegawai pajak itu dibeli dengan uang gaji resmi, hal itu tetap melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik.
“Mengendarai dan memamerkan moge bagi pejabat dan pegawai pajak dan Kemenkeu telah melanggar asas kepatutan publik. Ini mencederai kepercayaan masyarakat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga Pangan Hari Ini 23 September 2023: Beras, Ayam, dan Telur Kompak Naik
FK-KMK UGM Kembali Menggelar Health Research & Innovation Expo 2023
3 Tersangka Suap Eks Kabasarnas Segera Jalani Proses Sidang
Jepang Siap Guyur Rp207 T per Tahun untuk RI Demi Ini
Advertisement
Pakar: Kewajiban Operator Asing Bekerja Sama dengan Perusahaan Lokal Wajar
Komisaris Pertamina Baru, Bambang Suswantono Miliki Harta Rp10,9 Miliar
Kemendag Pastikan TikTok Shop Tak Dilarang, Siapkan Aturan Baru
Advertisement
Erick Thohir Tunjuk Purnawirawan TNI AL Jabat Komisaris Pertamina
KPK Akui Fasilitasi Pertemuan Perwira TNI dengan Tahanan di Lantai 15
Jokowi Sebut Pembangunan Istana di IKN Sudah Sesuai Target
Awas Tertipu! Ini Daftar Pinjol Ilegal Terbaru 2023
Penjelasan Pakar Terkait Kemasan Air Dipakai Berulang
Advertisement
Buntut Viral Nasabah Pinjol Bunuh Diri, Ini Klarifikasi AdaKami
Berita Pilihan
- Komisaris Pertamina Baru, Bambang Suswantono Miliki Harta Rp10,9 Miliar
- Kereta Cepat WHOOSH, dari Jebakan Utang China hingga Buang-Buang Uang
- Cerita Soebronto Laras dan Kecintaannya pada Otomotif
- Soebronto Laras Meninggal Dunia, Ini Sepak Terjang Tokoh Otomotif Nasional
- Nasabah Diteror DC AdaKami hingga Bunuh Diri, Berikut Sikap OJK
Advertisement
Bawaslu Bantul Lakukan Pemetaan Kerawanan Tahapan Pemilu 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- PPP Ingin Mengulang Sejarah Hamzah Haz Sebagai Wapres Lewat Sandiaga Uno
- Buntut Viral Nasabah Pinjol Bunuh Diri, Ini Klarifikasi AdaKami
- Penjelasan Pakar Terkait Kemasan Air Dipakai Berulang
- Awas Tertipu! Ini Daftar Pinjol Ilegal Terbaru 2023
- Jokowi Sebut Pembangunan Istana di IKN Sudah Sesuai Target
- KPK Akui Fasilitasi Pertemuan Perwira TNI dengan Tahanan di Lantai 15
- Erick Thohir Tunjuk Purnawirawan TNI AL Jabat Komisaris Pertamina
Advertisement
Advertisement
