Advertisement
Ini Bunyi Pasal 31 PP 94/2021, Dasar Hukum Sri Mulyani Pecat Rafael Alun Trisambodo

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak karena kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya.
Melalui konferensi pers daring yang digelar Jumat (24/2/2023), Menkeu Sri Mulyani meminta Rafael Alun Trisambodo dicopot dari posisi Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan.
Advertisement
Pencopotan Rafael Alun Trisambodo dari Ditjen Pajak tak terlepas dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, Mario Dandy Satriyo, terhadap pria bernama David di Jakarta Selatan.
Kasus penganiayaan tersebut sampai menyorot Rafael Alun Trisambodo yang berstatus Eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bahkan, harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp56 miliar turut disorot akibat viralnya kasus tersebut.
BACA JUGA: Ini Isi Lengkap Permintaan Maaf Pejabat Ditjen Pajak, Orang Tua Tersangka Penganiayaan
Rafael akan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui aliran dana yang membuatnya memiliki harta kekayaan sebesar itu. "Mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers secara virtual, Jumat (24/2/2023).
Sri Mulyani mengatakan, dasar hukum untuk mencopot Rafael adalah Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No.94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
PP Nomor 94 Tahun 2021 berisi aturan dan penegakan disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran. Pasal 31 berisi spesifik soal pencopotan dan pergantian PNS yang sedang terjerat masalah hukum.
Berikut bunyi Pasal 31 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS):
(1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
(3) Selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
(4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement