Agar Tarif PLN Tak Naik, Pakar Energi UGM Ingatkan Agar Batu Bara Jangan Hanya Diekspor

Harianjogja.com, JOGJA- Peraturan kewajiban pemenuhan pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) batu bara perlu tetap dipertahankan pemerintah. Tujuannya, untuk melindungi masyarakat dari kenaikan tarif listrik.

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai intervensi pemerintah melalui DMO ini merupakan amanah UUD 1945 di mana negara harus mengoptimalkan batu bara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. "Dengan demikian, maka pemerintah perlu tetap mempertahankan DMO batu bara," kata Fahmy melalui keterangan tertulis, Kamis (16/2/2023).

Saat ini, kata Fahmy harga batu bara yang masih bertengger tinggi. Dengan tingginya harga batu bara, maka pengusaha batu bara tentunya akan memprioritaskan untuk mengekspor produksi batu bara mereka. Namun, oleh pemerintah mereka diimbau untuk tidak mengekspor seluruh produksi karena sesuai ketentuan DMO mereka memiliki kewajiban memasok batu bara ke Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Berdasarkan ketentuan DMO, lanjutnya, para pengusaha batu bara diwajibkan memasok 25% dari total produksinya dengan harga US$70 per ton. Menurut Fahmy, ketentuan harga tersebut tidak menguntungkan bagi pengusaha batu bara. Mereka cenderung lebih memilih untuk melakukan ekspor dengan harga pasar batu bara saat ini sebesar US$277,05 per ton dibandingkan memasok batu bara ke PLN dengan harga US$70 per ton.

"Padahal, permintaan batu bara dari sektor kelistrikan ini diproyeksikan naik signifikan sepanjang 2023 menjadi 161,15 juta ton dari 115 juta ton pada 2022," kata dia.

Fahmy mengingatkan pemerintah bahwa DMO merupakan intervensi pemerintah untuk melindungi rakyat dari membubungnya kenaikan tarif listrik. Kalau PLN harus membayar harga batu bara sesuai harga pasar, kata dia, bisa dipastikan akan meningkatkan harga pokok penyediaan (HPP) listrik.

BACA JUGA: Resmi! Erick Thohir Terpilih Jadi Ketua Umum PSSI

Jika HPP listrik naik, menurut dia, alternatifnya adalah tarif listrik dinaikkan yang tentunya akan membebani rakyat sebagai konsumen. "Kalau tidak menaikkan tarif listrik, alternatifnya pemerintah harus menaikkan dana kompensasi kepada PLN yang makin memberatkan beban APBN karena PLN harus menjual setrum di bawah harga keekonomian," ujar dia.

Karena itu, ia berharap berapa pun harga batu bara di pasar dunia, pengusaha batu bara harus tetap patuh untuk memasok kebutuhan batu bara bagi PLN sesuai dengan DMO. "Dengan demikian, krisis batu bara yang berpotensi pemadaman listrik seperti beberapa waktu lalu tidak terjadi lagi," kata dia.

Diberitakan Bisnis.com-jaringan Harianjogja.com, Rabu (15/2/2023) Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan permintaan akan batu bara Indonesia di pasar global untuk pangsa China dan India berpotensi turun. Hal tersebut disampaikan Deputi bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah. Menurutnya, hal tersebut akibat kebijakan China yang telah membuka kembali keran batu bara dari Australia. Sementara itu, India tengah memacu produksi batu bara dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik. “Kedua hal ini berpotensi mengurangi pangsa batu bara dari Indonesia,” tuturnya dalam Konferensi Pers Rilis BPS, Rabu (15/2/2023).

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra dagang utama pada 2023 seperti Amerika Serikat (AS), India, dan Korea Selatan diproyeksikan akan lebih rendah dari 2022. Tercatat, proyeksi pertumbuhan ekonomi AS 2023 sebesar 1,4 persen atau turun 0,6 persen dari 2022. Pertumbuhan ekonomi India juga diproyeksikan menurun pada 2023 sebesar 0,7 persen dari 6,8 persen menjadi 6,1 persen.

Hal serupa terjadi untuk Korea Selatan yang pertumbuhan ekonominya diproyeksikan turun dari 2,6 persen (2022) menjadi 1,7 persen (2023). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi mitra dagang lainnya seperti China dan Jepang diproyeksikan tumbuh lebih tinggi dari 2022, masing-masing 5,2 persen dan 1,8 persen. “Kinerja ekonomi mitra dagang akan berpengaruh tehradp permintaan komoditas unggulan ekspor Indonesia,” lanjutnya.

Adapun dari sisi total nilai ekspor Indonesia mencapai US$22,31 miliar pada Januari 2023, naik 16,37 persen (yoy), namun turun 6,36 persen dibandingkan Desember 2022 (mtm). BPS juga melaporkan nilai impor Indonesia untuk periode yang sama sebesar US$18,44 miliar. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2023 mebukukan surplus sebesar US$3,87 miliar. (*)

BACA JUGA:  Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News