Advertisement
Awal Tahun 2023, DPRD Kabupaten Magelang Setujui 3 Raperda

Advertisement
KOTA MUNGKID—Mengawali tahun 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang melakukan rapat paripurna dengan agenda Persetujuan Raperda Masa Sidang III Tahun 2022 dan Usulan Perubahan Susunan Keanggotaan Bapemperda.
Rapat paripurna ini menjadi rapat offline pertama yang dilaksanakan legislatif bersama eksekutif. DPRD dipimpin Ketua, Saryan Adiyanto. Adapun Pemerintah Daerah dihadiri langsung Bupati Magelang, Zaenal Arifin bersama jajarannya para kepala OPD, BUMD serta instansi vertikal.
Advertisement
BACA JUGA: TelkomClick 2023: Kesiapan Kerja Karyawan dalam Sukseskan Strategi Five Bold Moves di Tahun 2023
Dalam rapat ini dilaksanakan persetujuan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda), dua di antaranya merupakan raperda inisiatif DPRD yaitu Raperda Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Serta Raperda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Adapun satu raperda lainnya tentang Raperda Tentang Bangunan Gedung.
Juru Bicara Pansus IV tentang Raperda Pendidikan Pancasila dan Penyelenggaraan Pesantren, Erni Damayanti mengatakan Raperda ini juga mendukung misi pembangunan Kabupaten Magelang 2019-2024 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang pertama. Penjabaran misi pembangunan Kabupaten Magelang yang pertama adalah Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia.
"Upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dilakukan dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama yang mencakup sarana prasarana publik terkait peribadatan dan perhatian pemerintah daerah terhadap para pelaku pembinaan masyarakat baik organisasi masyarakat maupun pribadi masyarakat," katanya.
Fasilitasi Pemerintah Daerah kepada Pesantren melalui hibah dan kerjasama. Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk penyertaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, penyertaan pemberdayaan masyarakat, praktek kerja lapangan (PKL), fasilitasi amal usaha Pesantren dan lainnya sesuai kebutuhan. Tim fasilitasi pelaksanaan fasilitasi kepada Pesantren, norma pengaturan ini merupakan local wisdom.
Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah pesantren yang terdata di Kabupaten Magelang Tahun 2021 ada 299 pesantren dengan jumlah santri 43.016 orang dan jumlah ustaz 3.949 orang. Dengan data ini pasti akan menambah kebutuhan Pemda dalam melaksanakan Perda ini, sehingga diperlukan langkah, kebijakan dan strategi yang matang dalam memberikan fasilitasi bagi pesantren.
Terkait Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, masyarakat tidak hanya diposisikan menjadi obyek, namun juga sebagai subjek, karena masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraannya.
Dalam Raperda ini juga diatur mengenai muatan lokal materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Muatan lokal tersebut meliputi tata krama, budaya dan kesenian khas, pakaian adat, prosesi adat, lagu daerah, cerita sejarah lokal dan tokoh sejarah lokal.
Bupati Zaenal Arifin mengatakan penetapan peraturan tersebut harus diikuti dengan sosialisasi dan diseminasi agar masyarakat memahami materi muatan yang diatur sehingga implementasinya juga dapat berjalan dengan baik. "Kepada perangkat daerah pemrakarsa untuk segera menyusun peraturan bupati sebagai peraturan pelaksanaannya, agar Peraturan Daerah dapat berlaku efektif bagi masyarakat," katanya. (ADV)
BACA JUGA: Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polres Magelang Kota Amankan 100 Kilogram Bahan Mercon, 1 Pelaku Ditangkap
- 11,39 Juta Wajib Pajak Telah Lapor SPT Tahunan
- Alasan Kejagung Tuntut Teddy Minahasa Hukuman Mati
- KPK Duga Rafael Alun Trisambodo Terima Gratifikasi Dalam Bentuk Uang
- Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, PDIP Klaim Tidak Ada Beda Sikap dengan Jokowi
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Ajudan Presiden Jokowi Ditunjuk Jadi Danjen Kopassus
- Wow! Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia, Kerugian Indonesia Diperkirakan Capai Rp3,7 Triliun
- Artis Berinisial R Diduga Terlibat Kasus Gratifikasi Rafael Alun, Begini Kata KPK
- Belum Ada Laporan Resmi Soal Artis Inisial R ke KPK Terkait Kasus Rafael Alun
- Resmikan Rusun, Mensos Risma Menangis
- Populasi Manusia Diprediksi Turun hingga 6 Miliar, Apa Penyebabnya?
- Rafael Alun Jadi Tersangka Kasus Gratifikasi, KPK Sita Puluhan Tas Mewah
Advertisement
Advertisement