Advertisement
Ini Kriteria Wajib Pajak yang Tidak Harus Lapor SPT Tahunan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Periode pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan dimulai. Terdapat kategori wajib pajak yang tidak diharuskan melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan kriteria yang diatur pemerintah.
Kategori tersebut adalah wajib pajak nonefektif atau WPNE. Status ini dapat diajukan oleh wajib pajak jika dikecualikan dari pengawasan administrasi secara rutin dalam kewajiban lapor SPT.
Advertisement
Apabila memiliki status sebagai WPNE, wajib pajak yang biasanya kena pajak penghasilan (PPh) tidak lagi wajib lapor SPT Tahunan karena kewajiban pajak digugurkan untuk sementara.
Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memiliki sederet kriteria bagi wajib pajak yang ingin mengajukan status WPNE.
Salah satu kriteria itu adalah wajib pajak tidak lagi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Dalam Undang-undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), disebutkan bahwa PTKP per tahun diberikan paling sedikit Rp54 juta untuk wajib pajak pribadi.
Artinya, bagi karyawan yang belum menikah atau lajang dengan gaji Rp4,5 per bulan ke bawah tidak terkena pajak tahunan. Meski demikian, kategori tersebut tetap wajib melaporkan SPT Tahunan dengan status nihil.
Mengutip laman resmi DJP, berikut kriteria untuk WPNE:
- Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas
- Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP
- Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan atau
- Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Ratusan PNS Sleman Dapat Penghargaan Satyalancana Karya Satya
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Advertisement
Advertisement