Parpol Ramai-Ramai Siap Tampung Kaesang Pangarep
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Keinginan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, untuk terjun ke dunia politik disambut baik oleh banyak partai politik (parpol).
BACA JUGA: Kaesang Minat Terjun ke Politik, Gantikan Gibran?
Advertisement
Para parpol menyatakan siap menampung Kaesang jika benar ingin berpolitik, mulai dari Golkar bahkan partai oposisi pemerintahan Jokowi, Demokrat, menyatakan demikian.
Seperti diberitakan sebelumnya, kakak Kaesang yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengungkapkan keinginan adiknya itu mengikuti jejak dirinya dan ayahnya untuk masuk ke politik.
”Yang kami bicarakan di meja makan itu Kaesang. Saya juga kaget, dia menyampaikan kepada kami ada ketertarikan di politik," kata Gibran pada Selasa (24/1/2023).
Dia pun membocorkan bahwa Kaesang mengincar jabatan eksekutif, yang kemungkinan bisa sebagai bupati atau wali kota.
"Eksekutif. Itu, sudah tak bocorkan," kata Gibran di depan wartawan, Rabu (25/1/2023).
Lalu, bagaimana tanggapan para parpol?
Demokrat
Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan setiap warga Indonesia sudah punya hak untuk memilih dan dipilih dalam ajang pemilihan umum.
“Hak individulah siapa pun ya, dunia politik menjadi hak siapa pun warga negara Indonesia,” jelas Herman saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).
Oleh sebab itu, dia mempersilahkan Kaesang jika ingin masuk ke dunia politik. Bahkan, menurutnya, pihaknya akan membuka pintu jika Kaesang ingin berpolitik melalui Partai Demokrat.
“Silakan saja, karena itu hak seluruh warga negara Indonesia,” ujar Herman.
Golkar
Pernyataan serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Dia mengatakan Kaesang punya hak jika ingin berpolitik. Apalagi, keluarganya juga keluarga politisi.
“Kaesang itu lingkungannya itu selama ini sudah berada di lingkungan politik, artinya orang tuanya presiden, aktif di parpol terus kemudian juga dua abangnya jadi wali kota, jadi wali kota Solo, wali kota Medan,” ujar Doli saat dijumpai di Kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).
Oleh sebab itu, dia merasa wajar jika Kaesang akhirnya juga tertarik masuk ke dunia politik. Doli pun terus terang akan senang jika Kaesang memilih Golkar menjadi tempat berlabuhnya.
“Kalau ditanya Golkar bersedia, ya jangankan Kaesang, kita aja sekarang siapa saja [diterima],” jelas ketua Komisi II DPR itu.
Gerindra
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasco juga menegaskan Kaesang seperti layaknya warga negara lainnya punya hak untuk dipilih dan memilih dalam ajang Pemilu 2024. Oleh sebab itu, dia tidak mau mengomentari terlalu banyak.
“Termasuk Mas Kaesang, itu hak yang bersangkutan [masuk politik] sehingga kita tidak dalam posisi mengomentari setuju atau tidak setuju,” ujar Dasco saat dijumpai di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).
Dia mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Kaesang untuk parpol mana yang ingin dia jadikan tempat berkiprah di politik. Gerindra, lanjutnya, akan terbuka.
“Partai Gerindra kan memang partai terbuka. Pak Prabowo berkali-kali menyatakan tentunya kita akan menerima insan yang ingin sama-sama membangun bangsa dan negara,” jelas Dasco.
PDIP
Sementara itu, PDI Perjuangan (PDIP) yang merupakan parpol tempat ayah dan kakak-kakak Gibran berpolitik, juga memberi komentar. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan terkait hak politik Kaesang untuk terjun ke politik.
“Ya kan hak politik dia [Kaesang]. Soal etis atau tidak ya itu selera orang masing-masing mau menanggapi. Kalau dia merasa bisa?” ujar Andreas saat dijumpai di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).
Dia mengaku tak tahu apakah nantinya Kaesang akan memilih PDIP untuk jadi kapal menelusuri dunia politik. Menurutnya, itu hanya bisa dijawab Kaesang.
“Enggak tahu saya. Dia mau masuk ke PDIP atau ke mana, saya enggak tahu. Tanya ke Kaesang lah,” ucap Andreas.
PKS
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya pendapat yang sedikit berbeda menanggapi terkait wacana Kaesang ingin mencoba berpolitik. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta agar dibuat aturan keluarga inti seorang presiden dilarang maju dalam ajang pemilu.
“Bagus dibuat aturan, keluarga inti presiden dilarang dicalonkan untuk jabatan publik yang menggunakan mekanisme pemilihan publik,” ujar Mardani dalam keterangan tertulis, Rabu (25/1/2023).
Dia menilai seorang anak presiden akan punya keistimewaan khusus dibanding dengan calon lain. Oleh sebab itu, Mardani menilai perlunya aturan khusus untuk memastikan pemilu yang adil.
“Baik agar sistem berjalan dan adil bagi semua orang,” jelas anggota Komisi II DPR itu.
Meski begitu, Mardani mengakui berdasarkan aturan saat ini, setiap warga negara punya hak yang sama memilih dan dipilih dalam ajang pemilu, termasuk Kaesang.
Selain itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menyambut baik keinginan Kaesang ke dunia politik. Kedua parpol itu juga membuka pintu jika Kaesang ingin masuk ke rumah mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Lewat Film, KPU DIY Ajak Masyarakat untuk Tidak Golput di Pilada 2024
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Sinergi PLKK untuk Pelayanan Kecelakaan Kerja yang Lebih Cepat
- Belasan Provinsi Rawan Pilkada Dipantau Komnas HAM
- Menteri Satryo Minta Kemenkeu Kucurkan Dana Hibah untuk Dosen Swasta
- Menpar: Kunjungan Wisatawan ke Bali Belum Merata
- Bawaslu Minta Seluruh Paslon Fokus Menyampaikan Program saat Kampanye Akbar
- Vonis terhadap Presiden Terpilih AS Donald Trump dalam Kasus Uang Tutup Mulut Kembali Ditunda
- Para Calon Kepala Daerah Diingatkan Tidak Berkampanye Saat Masa Tenang
Advertisement
Advertisement