Advertisement
Begini Strategi Indonesia Meredam Badai PHK 2023

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah mengklaim telah menyiapkan langkah-langkah jangka pendek dan menengah untuk meredam badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah ancaman resesi pada 2023.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan catatan untuk melakukan langkah antisipasi badai PHK, salah satunya dengan mendorong pembelanjaan produk dalam negeri.
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
“Menjadi catatan tadi dari pokok pembahasan Presiden bahwa pertama untuk mencegah risiko daripada potensi PHK jangka pendek, mendorong belanja pusat daerah untuk penggunaan produk dalam negeri,” ujarnya dalam Keterangan Pers Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1/2023).
Dalam rencana jangka pendek, Airlangga menyampaikan untuk jangka menengah, pemerintah akan melakukan perbaikan structural di industry hulu ke hilir. Mulai dari rantai pasok, sumber daya manusia (SDM), research and development (RnD), dan akses pasar kerja.
“Terutama juga mempercepat perjanjian CEPA termasuk CEPA Eropa [IEU-CEPA] dan juga beberapa kerjasama dari pasar nontradisional,” jelasnya.
Dengan demikian, melalui langkah antisipasi tersebut, diharapkan permintaan dan produksi akan terjaga serta dapat meredam PHK pada 2023.
Sebelumnya, menurut catatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), sepanjang 2022 terjadi lebih dari satu juta PHK akibat penurunan permintaan yang mendorong menurunnya produksi sehingga perlu adanya efisiensi tenaga kerja.
Mengenai Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUE-CEPA), Airlangga sebelumnya telah menekankan bahwa perjanjian dagang tersebut harus dirampungkan pada 2023.
IUE-CEPA menjadi penting untuk semakin mempermudah komoditas Indonesia memasuki pasar Eropa.
Bila nantinya IUE-CEPA resmi berlaku, salah satu manfaatnya yaitu untuk memangkas bea masuk komoditas Indonesia yang diekspor ke Eropa dari 10-12 persen menjadi 0 persen.
Hal ini terutama untuk meningkatkan kinerja ekspor dari sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Vietnam dan Bangladesh sudah lebih dahulu mendapatkan bea masuk 0 persen untuk produk TPTnya.
Bukan hanya produk TPT yang akan menjadi prioritas, Airlangga juga menyebutkan bahwa adanya IEU-CEPA akan mendorong kinerja ekspor dalam sektor manufaktur termasuk otomotif, permesinan, dan juga beberapa sektor di petrokimia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement

Kemegahan Desa Wisata Karangrejo Borobudur Menyimpan Kisah Menarik Bersama Ganjar
Advertisement
Berita Populer
- Telkom Bangun Sekolah Sementara di Daerah Terdampak Bencana Gempa Cianjur
- Mahfud Ungkap Biang Kerok Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Melorot
- Sertifikat Halal Mie Gacoan Ternyata Belum Menyeluruh, Apa Maksudnya?
- Panas! PDIP Sentil Parpol Hobi Impor Pangan, NasDem: Jangan Arogan!
- Sehari Semalam di Pinggir Sungai, Bayi yang Dibuang di Klaten Dirawat di Sleman
- Longsor dari Gunungkidul, Dua Rumah di Klaten Tertimpa Material
- Wow! Kelompok Lansia Punya Kadar Antibodi Covid-19 Paling Tinggi
Advertisement
Advertisement