Advertisement
Begini Strategi Indonesia Meredam Badai PHK 2023
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah mengklaim telah menyiapkan langkah-langkah jangka pendek dan menengah untuk meredam badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah ancaman resesi pada 2023.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan catatan untuk melakukan langkah antisipasi badai PHK, salah satunya dengan mendorong pembelanjaan produk dalam negeri.
Advertisement
“Menjadi catatan tadi dari pokok pembahasan Presiden bahwa pertama untuk mencegah risiko daripada potensi PHK jangka pendek, mendorong belanja pusat daerah untuk penggunaan produk dalam negeri,” ujarnya dalam Keterangan Pers Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1/2023).
Dalam rencana jangka pendek, Airlangga menyampaikan untuk jangka menengah, pemerintah akan melakukan perbaikan structural di industry hulu ke hilir. Mulai dari rantai pasok, sumber daya manusia (SDM), research and development (RnD), dan akses pasar kerja.
“Terutama juga mempercepat perjanjian CEPA termasuk CEPA Eropa [IEU-CEPA] dan juga beberapa kerjasama dari pasar nontradisional,” jelasnya.
Dengan demikian, melalui langkah antisipasi tersebut, diharapkan permintaan dan produksi akan terjaga serta dapat meredam PHK pada 2023.
Sebelumnya, menurut catatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), sepanjang 2022 terjadi lebih dari satu juta PHK akibat penurunan permintaan yang mendorong menurunnya produksi sehingga perlu adanya efisiensi tenaga kerja.
Mengenai Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUE-CEPA), Airlangga sebelumnya telah menekankan bahwa perjanjian dagang tersebut harus dirampungkan pada 2023.
IUE-CEPA menjadi penting untuk semakin mempermudah komoditas Indonesia memasuki pasar Eropa.
Bila nantinya IUE-CEPA resmi berlaku, salah satu manfaatnya yaitu untuk memangkas bea masuk komoditas Indonesia yang diekspor ke Eropa dari 10-12 persen menjadi 0 persen.
Hal ini terutama untuk meningkatkan kinerja ekspor dari sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Vietnam dan Bangladesh sudah lebih dahulu mendapatkan bea masuk 0 persen untuk produk TPTnya.
Bukan hanya produk TPT yang akan menjadi prioritas, Airlangga juga menyebutkan bahwa adanya IEU-CEPA akan mendorong kinerja ekspor dalam sektor manufaktur termasuk otomotif, permesinan, dan juga beberapa sektor di petrokimia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
- Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
- Wakil Presiden Dijadwalkan Membuka Rakernas Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting
- Jamaika Resmi Mengakui Kedaulatan Palestina
- Anies-Muhaimin Hadir di Penetapan KPU, Pakar UGM: Ada Peluang Ikut Koalisi Prabowo
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Wanita 60 Tahun Lolos ke Kontes Miss Argentina karena Tampak Awet Muda
Advertisement
Advertisement