Menteri LHK Klaim Indonesia Lakukan Keberanian lewat Kebijakan Negative Emission

Harianjogja.com, JAKARTA — Tahun ini merupakan tahun keberanian bagi Indonesia, juga tahun refleksi puncak kepemimpinan simbolik internasional Presiden Joko Widodo, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai salah satu unsur penopangnya.

Dalam acara bertajuk Catatan Akhir Tahun 2022 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Kamis (29/12/2022), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya  mengatakan keberanian yang luar biasa tetapi tetap realistis juga terlihat dalam penetapan negative emission Indonesia dari sektor FoLU 2030. Kebijakan ini diputuskan ketika Indonesia harus berada dalam posisi high ambition on climate action. "Prinsip Bapak Presiden bahwa less promise, high deliverables, konkret dan nyata," ujar Siti melalui rilis, Jumat (30/12/2022). 

KLHK bersama semua pihak, termasuk para tokoh prominent juga bekerja keras hingga bisa mencapai tingkat diplomasi sekarang. Diplomasi internasional semakin baik, ditandai dengan inetraksi bersama negara-negara sahabat yang penting. Demikian pula kerja-kerja multilateral yang semakin baik dan kuat.

Pada kesempatan tersebut, Siti juga menyampaikan highlight apa saja yang menjadi catatan penting di tahun ini. Capaian kinerja KLHK di 2022 di antaranya tidak adanya kasus kebakaran hutan yang signifikan.

"Sejak 2020, kami terus lakukan uji coba, setelah Bapak Presiden meminta dilakukan penyelesaian masalah karhutla secara permanen. Jadi pencegahannya dengan cara monitoring hotspot, kemudian operasi/patroli, Teknik Modifikasi Cuaca, penegakan hukum, tata kelola lanskap terutama gambut, dan lively hood. Jadi kesejahteraan masyarakatnya juga penting," kata dia.

BACA JUGA: Dituding Halangi Peneliti Asing Lakukan Riset, Begini Dalih KLHK

Kemudian, laju deforestasi pun diklaim menurun. Siti mengungkapkan bahwa deforestasi menjadi bagian yang paling berat karena harus berinteraksi dengan berbagai pihak termasuk LSM internasional.

Perspektif penting lainnya yaitu posisi Indonesia di mata internasional yang pada tahun ini merupakan posisi puncak dengan gelaran G-20. "Saya kira kita sudah tahu semua ada agenda G20. Pada gelaran G20 jelas pesannya disampaikan melalui mangrove, yang merupakan ide dasarnya Bapak Presiden dan ini akan kita lanjutkan," ucap dia. 

Selain itu, pada COP 27 UNFCCC (dalam hal ini dibandingkan dengan COP 21, 2015), Indonesia berada di posisi puncak upayanya dengan instrumen diplomasi iklim yaitu FoLU Netsink 2030. Sebuah komitmen ambisius sekaligus realistis dalam penurunan emisi gas rumah kaca untuk sektor hutan sampai 2030.

"Itu bukan hal sembarangan, bukan asal-asalan. Internasional mengatakan target di 2050 atau 2060. Kita khusus kehutanan dengan kontribusi kira-kira 59 persen dari emisi GRK, mengambil langkah berani, dengan situasi ini untuk dapat menyelesaikan di 2030. Tentu dengan langkah-langkah berikutnya yang sistematis dilakukan, dan ini realistis karena kita sudah belajar dan mempraktekkannya, sudah juga didasarkan pada teoritik dan empirik dari praktek-praktek yang kita lakukan," tutur Menteri Siti.

Mengatnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran untuk lingkungan hidup yang baik, kesadaran kelola sampah dan sensitif terhadap pencemaran semakin kuat di tengah masyarakat. Kebijakan alokasi dan keberpihakan pada masyarakat luas sudah berjalan dan masih membutuhkan aktualisasi nyata untuk langsung mengena pada aspek kesejahteraan material sebagaimana kebutuhan masyarakat.

Peran penegakan hukum juga cukup menonjol dan telah membangun kesadaran bersama berbagai elemen masyarakat untuk tanggung jawab bersama menjaga alam dan lingkungan Indonesia.

Catatan lain yang sangat penting dan ini dapat menjadi pijakan dasar ke depan yaitu aktualisasi generasi muda pada pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Selanjutnya, sirkular ekonomi di tahun ini juga muncul dan menguat. Secara keseluruhan, sistem-sistem yang dibangun, dimantapkan di tahun 2022 ini, akan dipertajam dan dilanjutkan.

Sistem lain yang tengah dibangun yaitu tentang ekonomi karbon. Siti mengatakan KLHK menyerap aspirasi agar ada keadilan, etik, solidaritas, dan inklusif di dalamnya. Hal ini juga akan bangun sistemnya.

Regulasi awalnya sudah, dan diperkirakan bulan Maret atau April sudah diselesaikan. Dengan demikian, apa yang disebut karbon yang sesungguhnya juga ada hak konstitusional rakyat disitu, bisa dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Jadi saat mereka ikut menanam mangrove misalnya, masyarakat dapat merasakan manfaatnya juga. "Oleh karena itu, yang seperti ini sistemnya kita ikuti, kita establish, kita mantapkan di awal 2023," kata Menteri Siti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News