Advertisement
Kejagung Temukan Dugaan Mark Up dan Pencucian Uang di Kasus BTS Kominfo
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah. - istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) buka suara soal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan dugaan TPPU ini muncul usai memeriksa beberapa saksi terkait kasus BTS Kominfo.
Advertisement
“Penelusuran keuangan dan aset itu kan dilakukan setelah ada Sprindik. Informasi awal diurut dari uang masuk, kemudian ditemukan mark up, dan ditemukan ada TPPU,” ujar Febrie kepada Bisnis, Senin (26/12/2022) malam.
BACA JUGA : Tersangka Kasus Kredit Fiktif Bank Jogja Cuci Uang
Selain itu, Febrie menuturkan dalam waktu dekat pihaknya akan mengumumkan tersangka dalam perkara pokok dugaan korupsi pengadaan BTS 4G oleh BAKTI Kominfo. Sedangkan, kasus TPPU masih menunggu hasil penelusuran aset.
“Itu tidak akan lama lagi, belum kita buka semua,” tuturnya.
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kuntadi mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih menganalisis dokumen-dokumen pendukung dalam kasus ini setelah melalukan penggeledahan.
“Masih pendalaman. Kami masih sangat fokus meneliti dokumen,” ujar Kuntadi kepada Bisnis, Rabu (16/11/2022).
Kuntadi juga menyebutkan bahwa sampai saat pemeriksaan saksi masih dilakukan namun hingga saat ini baru sampai delapan orang dan pemanggilan akan dilakukan kembali bila petunjuk dari dokumen ditemukan.
BACA JUGA : Ngeri! Pencucian Uang di Pasar Modal: Ada Hasil Korupsi
“Sejauh ini saksinya masih delapan orang. Pasti ada pemanggilan tergantung hasil evaluasi, kita manggil lihat dari urgensinya,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Wapres Gibran Bertolak ke Sumatera, Pantau Penanganan Bencana
Hakim: Uang Suap untuk Sosial Tetap Tidak Dibenarkan
Sudan Tawarkan Pangkalan Laut ke Rusia Demi Senjata Perang
UE Setop Total Impor Gas Rusia pada 2027
Advertisement
Trump Bekukan Imigrasi dari 19 Negara Non-Eropa Demi Keamanan
SPMB Global Darussalam Academy Buka Dua Jalur, Ada Beasiswa Prestasi
Lee Jae-myung Buka Opsi Minta Maaf ke Korut, Timbulkan Kritik
2026, Kamboja Uji Coba Bebas Visa untuk Turis China
Pemerintah Sebut Mampu Tangani Banjir Sumatera Tanpa Bantuan Asing
Advertisement
Kapolri Siap Usut Gelondongan Kayu di Banjir Sumatera
Gubernur Bali Bakal Setop Airbnb, Dorong PAD dari Pariwisata Legal
Reuni Akbar 212 di Monas Tinggalkan Sampah 26 Ton Lebih
Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional Sumatera
BMKG Ingatkan Supermoon Picu Gangguan Pelabuhan Merak-Bakauheni
Advertisement
TNI AU Kirim Ratusan Helibox untuk Bantu Korban Banjir Aceh
Berita Pilihan
- Hakim: Uang Suap untuk Sosial Tetap Tidak Dibenarkan
- Sudan Tawarkan Pangkalan Laut ke Rusia Demi Senjata Perang
- Gubernur Bali Bakal Setop Airbnb, Dorong PAD dari Pariwisata Legal
- Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional Sumatera
- BMKG Ingatkan Supermoon Picu Gangguan Pelabuhan Merak-Bakauheni
Advertisement
Advertisement
KA Panoramic Kian Diminati, Jalur Selatan Jadi Primadona
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 Turun Kompak Hari Ini
- Pendapa Mangkubumi Ambruk, Pemkab Minta Rehab Tuntas
- Pakar UGM: Kerusakan Hulu Jadi Biang Banjir Besar di Sumatra
- Newcastle-Spurs Imbang 2-2, Romero Cetak Dua Gol
- Ekonom Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Maksimal di 5,3 Persen
- PLN Percepat Transisi Energi Hijau demi Listrik Bersih untuk Rakyat
- ABK Hilang di Pantai Nguluran Gunungkidul Ditemukan Meninggal Dunia
Advertisement
Advertisement
