Advertisement

Proses Peradilan Difabel, Penegak Hukum Wajib Beri Akomodasi Layak

Galih Eko Kurniawan
Senin, 24 Oktober 2022 - 20:57 WIB
Galih Eko Kurniawan
Proses Peradilan Difabel, Penegak Hukum Wajib Beri Akomodasi Layak Pelatihan pemahaman PP No.39/2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. - Harian Jogja - Galih Eko Kurniawan

Advertisement

Harianjogja.com, SLEMAN—Para penegak hukum kini tak bisa mengabaikan pemenuhan akomodasi layak bagi para difabel dalam proses peradilan.

Hal itu mengacu pada keberadaan Peraturan Pemerintah No.39/2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan yang mewajibkan penegak hukum menjamin adanya akomodasi layak untuk para difabel.

Advertisement

PROMOTED:  5 Mitos dan Fakta Kesehatan Anak ala Tokopedia Parents

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Fajri Nursyamsi menerangkan akomodasi layak berupa modifikasi dan penyesuaian yang tepat guna menjamin pemenuhan semua hak penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

“Akomodasi layak ditentukan setelah ada penilaian personal kepada difabel,” ungkapnya dalam agenda Pelatihan Pemahaman PP No.39/2020 bagi Awak Media Solider yang digelar Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab) Indonesia di Sleman, Senin (24/10/2022).

Penilaian personal merupakan upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan difabel secara medis maupun psikis. Dalam membuat penilaian sosial, penegak hukum perlu melibatkan dokter atau tenaga kesehatan lainnya serta psikolog ataupun psikiater.

Sarli Zulhendra mencontohkan pernah ada difabel tuli yang menjadi terdakwa ketika kasus sudah naik ke pengadilan. Jaksa pada waktu itu ingin menuntut satu bulan penjara karena terdakwa dianggap sama sekali susah diajak komunikasi.

“Padahal, ketika ada pendampingan, difabel tuli itu bisa diajak komunikasi meski proses yang dilalui cukup berliku. Artinya, ketika ada penilaian personal yang tepat, penegak hukum bisa menentukan akomodasi yang pas bagi difabel agar perkara terselesaikan dengan tepat,” ujarnya.

Wakil Direktur Sigab Haris Munandar mengungkapkan pelatihan digelar untuk menyosialisasikan PP No.39/2022 karena belum semua penegak hukum mengetahui bahkan memahami adanya aturan baru itu.

Advertisement

“Kadangkala karena sudah sulit untuk ditangani, polisi tak mau menerima kasus difabel. Semoga PP No.39/2020 bisa jadi dasar bagi penegak hukum untuk menangani kasus yang melibatkan difabel,” paparnya.

PROMOTED:  Kisah Dua Brand Kecantikan Lokal Raup Untung dari Tokopedia: Duvaderm dan Guele

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Piala Dunia 2022

Advertisement

alt

Stok Darah di PMI DIY Sabtu 3 Desember 2022

Jogja
| Sabtu, 03 Desember 2022, 14:37 WIB

Advertisement

alt

Rawat Ribuan Ikan di Sungai, Rumah Pria Ini Jadi Rujukan Wisata

Wisata
| Sabtu, 03 Desember 2022, 14:57 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement