Advertisement
Proses Peradilan Difabel, Penegak Hukum Wajib Beri Akomodasi Layak
Pelatihan pemahaman PP No.39/2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. - Harian Jogja - Galih Eko Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Para penegak hukum kini tak bisa mengabaikan pemenuhan akomodasi layak bagi para difabel dalam proses peradilan.
Hal itu mengacu pada keberadaan Peraturan Pemerintah No.39/2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan yang mewajibkan penegak hukum menjamin adanya akomodasi layak untuk para difabel.
Advertisement
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Fajri Nursyamsi menerangkan akomodasi layak berupa modifikasi dan penyesuaian yang tepat guna menjamin pemenuhan semua hak penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.
“Akomodasi layak ditentukan setelah ada penilaian personal kepada difabel,” ungkapnya dalam agenda Pelatihan Pemahaman PP No.39/2020 bagi Awak Media Solider yang digelar Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab) Indonesia di Sleman, Senin (24/10/2022).
Penilaian personal merupakan upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan difabel secara medis maupun psikis. Dalam membuat penilaian sosial, penegak hukum perlu melibatkan dokter atau tenaga kesehatan lainnya serta psikolog ataupun psikiater.
Sarli Zulhendra mencontohkan pernah ada difabel tuli yang menjadi terdakwa ketika kasus sudah naik ke pengadilan. Jaksa pada waktu itu ingin menuntut satu bulan penjara karena terdakwa dianggap sama sekali susah diajak komunikasi.
“Padahal, ketika ada pendampingan, difabel tuli itu bisa diajak komunikasi meski proses yang dilalui cukup berliku. Artinya, ketika ada penilaian personal yang tepat, penegak hukum bisa menentukan akomodasi yang pas bagi difabel agar perkara terselesaikan dengan tepat,” ujarnya.
Wakil Direktur Sigab Haris Munandar mengungkapkan pelatihan digelar untuk menyosialisasikan PP No.39/2022 karena belum semua penegak hukum mengetahui bahkan memahami adanya aturan baru itu.
“Kadangkala karena sudah sulit untuk ditangani, polisi tak mau menerima kasus difabel. Semoga PP No.39/2020 bisa jadi dasar bagi penegak hukum untuk menangani kasus yang melibatkan difabel,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sejarah Pasar Tanah Abang, Berusia Nyaris 3 Abad Kini Mulai Meredup
Konstruksi Bandara VVIP IKN Dibangun November 2023, Target Rampung Juli 2024
Terbaru! Paspor Elektronik Bisa Diajukan di 102 Kantor Imigrasi Se-Indonesia
Viral Pejabat Negara Joget di IKN, Dikritik Warganet
Advertisement
Uji Coba Kereta Cepat Whoosh Tahap 2 Dibuka, Ini Cara Daftar dan Jadwalnya
Penyebab Kematian Pengawal Pribadi Kapolda Kaltara, Luka Tembak Dada Kiri
Lowongan CPNS dan PPPK Kemenkes Tahun 2023: Rincian, Cara Daftar, dan Syaratnya
Advertisement
Uni Eropa Akan Bantu Indonesia Atasi Krisis Iklim
Toyota Targetkan Produksi 600 Ribu Kendaraan Listrik pada 2025
Kementan Angkat Lesti Kejora Jadi Duta Petani Milenial, Ini Alasannya
Pembangunan Kantor Presiden di IKN Capai 38 Persen
OJK Perintahkan Bank Blokir Rekening yang Terlibat Judi Online
Advertisement
KLHK Akan Merehabilitasi Ekosistem yang Rusak Akibat Kebakaran di Gunung Bromo
Berita Pilihan
- Komisaris Pertamina Baru, Bambang Suswantono Miliki Harta Rp10,9 Miliar
- Kereta Cepat WHOOSH, dari Jebakan Utang China hingga Buang-Buang Uang
- Cerita Soebronto Laras dan Kecintaannya pada Otomotif
- Soebronto Laras Meninggal Dunia, Ini Sepak Terjang Tokoh Otomotif Nasional
- Nasabah Diteror DC AdaKami hingga Bunuh Diri, Berikut Sikap OJK
Advertisement
Jadwal KRL Jogja Solo dan KRL Solo Jogja, Senin 25 September 2023
Advertisement
Hidden Gem di Utara Jogja, Tempat Nongkrong dengan Vibes Bali Pernah Didatangi Artis
Advertisement
Berita Populer
- Jawaban Cerdas Alam Ganjar saat Ditanya Arti Kekuasaan
- Investasi Asing di IKN Terus Digenjot, Mulai Finlandia, AS Hingga Korsel
- Polisi Periksa Yuki Kato Terkait Promosi Judi Online
- KLHK Akan Merehabilitasi Ekosistem yang Rusak Akibat Kebakaran di Gunung Bromo
- OJK Perintahkan Bank Blokir Rekening yang Terlibat Judi Online
- Pembangunan Kantor Presiden di IKN Capai 38 Persen
- Kementan Angkat Lesti Kejora Jadi Duta Petani Milenial, Ini Alasannya
Advertisement
Advertisement
