Proyek Kereta Cepat Butuh Rp29,4 Triliun, Indonesia Terus Minta China Membiayai

Harianjogja.com, NUSA DUA—Pemerintah Indonesia mendorong negosiasi final dengan China Development Bank (CDB) untuk pembiayaan cost overrun Kereta Cepat Jakarta–Bandung hingga US$1,9 miliar atau setara Rp29,4 triliun, melalui tambahan pinjaman. Biaya bengkak proyek tersebut berkisar antara US$1,1 miliar sampai dengan US$1,9 miliar.

Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo menyebut pemerintah telah memasuki negosiasi final dengan CDB sebagai pihak pemberi pinjaman. Seperti diketahui, 75 persen pembiayaan cost overrun berasal dari pinjaman.

"Namanya juga suatu breakthrough, Kereta Cepat ini punya berbagai macam tantangan. Kita sekarang ini sedang final negotiation dengan CDB untuk additional loan [pinjaman tambahan] untuk cost overrun," jelasnya di sela-sela State-Owned Enterprise (SOE) International Conference, Selasa (18/10/2022).

Tiko, sapaan akrabnya, juga mengatakan bahwa pihak CDB juga meminta adanya penjaminan sebelum bisa memberikan pinjaman kepada Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB).

Oleh sebab itu, penjaminan itu rencananya akan diberikan melalui pemimpin konsorsium BUMN Indonesia (PT PSBI) pada Proyek Kereta Cepat, yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Sebelumnya, lanjut Tiko, kemungkinan untuk pemberian jaminan pemerintah melalui KAI telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.93/2021 tentang Perubahan atas Perpres No.107/2015 tentan Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

"Untuk 75 persen pinjaman dari CDB [untuk cost overrun], memang mereka meminta ada penjaminan. Maka pada Perpres 93 juga akhirnya kita bukan kemungkinan untuk penjaminan melalui KAI," tuturnya.

Sementara itu, 25 persen dari porsi pembiayaan cost overrun proyek akan berasal dari ekuitas PT Kereta Cepat Indonesia–China atau KCIC, yang merupakan perusahaan patungan antara BUMN Indonesia dan China.

Berdasarkan kepemilikan saham, Indonesia melalui PT PBSI merupakan pemegang saham mayoritas yakni 60 persen. Sementara itu, kepemilikan saham China sebesar 40 persen.

Untuk pemenuhan kewajiban pembayaran cost overrun, maka KAI sebagai pemimpin konsorsium akan dibantu oleh negara dengan suntikan dana sebesar Rp3,5 triliun melalui skema Penyertaan Modal Negara.

"Jadi nanti setelah reses [DPR] kita akan mengajukan [PMN] untuk KAI," ujar Tiko.

Sebelumnya, BUMN perkeretaapian itu telah menyatakan siap untuk menyelesaikan penugasan Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung hingga target rampung pada Juni 2023.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan saat ini progres pembangunan KCJB secara keseluruhan mencapai 88,8 persen. Dalam hal penyelesaian proyek, Didiek mengatakan akan terus berkoordinasi dengan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung agar operasional dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.

"KAI bersama KCIC dan seluruh stakeholder akan berupaya sebaik mungkin dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional," ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (14/10/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com