Gaung Reshuffle Mencuat Usai Pertemuan Batu Tulis Jokowi dan Megawati

Harianjogja.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberi sinyal perombakan atau resuffle terhadap Kabinet Indonesia Maju.

Sinyal itu diungkapkan Jokowi usai Partai NasDem mendeklarasikan calon presiden (capres) Anies Baswedan dan pertemuan empat mata dengan Megawati di istana Batu Tulis, Bogor.

"Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan," katanya kepada Wartawan di Bandung, Kamis (13/10/2022).

Tensi internal pemerintahan memang sedang menghangat usai NasDem mendeklarasikan Anies sebagai capres. PDIP bereaksi paling keras. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahkan memberikan pernyataan cukup satir bahwa 'yang biru' telah lepas dari genggaman Jokowi. Warna biru identik dengan Partai NasDem. 

Baca juga: NasDem Buru-buru Deklarasi Anies, Fahri Hamzah Sebut Rakyat Jadi Terbelah

Menariknya tak lama setelah saling sindir PDIP vs NasDem tersebut, Jokowi bertemu Ketua Umum PDIP Megawati selama dua jam di Batu Tulis Bogor Jawa Barat, Sabtu (8/10/2022).

Pertemuan Batu Tulis

Hasto membantah pertemuan Batu Tulis membahas NasDem dan Anies Baswedan. Dia menuturkan bahwa kedua negarawan tersebut membahas beragam persolan seperti langkah-langkah menghadapi krisis ekonomi dunia dan pangan.

“Ibu Mega memang sangat menaruh perhatian terhadap krisis ekonomi dan pangan, dan beliau membagi pengalaman lengkap menuntaskan krisis multidimensional. Saat itu, seluruh jajaran Kabinet Gotong Royong benar-benar fokus dan terpimpin sehingga pada tahun 2004 Indonesia bisa keluar dari krisis,” ujar Hasto.

Dikatakan, pada pertemuan empat mata itu, Jokowi pun menegaskan keseriusan pemerintah, termasuk bagaimana para menteri harus fokus menangani berbagai tantangan perekonomian, krisis pangan-energi, dan tekanan internasional akibat pertarungan geopolitik.

Hasto menambahkan, pada pertemuan itu Megawati mempersiapkan makanan khusus untuk Jokowi seperti jagung, kacang bogor, pisang rebus, talas, dan juga nasi uduk.

Dorongan Relawan

Sekadar informasi, sejumlah organisasi relawan Jokowi membuat surat terbuka. Mereka mendesak Jokowi untuk mencopot tiga orang menteri asal Partai NasDem.

Penyebabnya, relawan Jokowi tidak terima dengan keputusan partai Nasional Demokrat (NasDem) ini mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Apalagi, relawan menilai Anies sebagai tokoh yang kerap memainkan politik identitas saat memenangkan Pilkada DKI 2017. 

Sikap PDIP vs NasDem 

Sementara itu, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate pun merespons bahwa reshuffle  kabinet merupakan kewenangan presiden sehingga dinilainya relawan tidak seharusnya mendorong Presiden untuk melakukan hal tersebut. 

"Hal-hal yang substantif saja, apalagi yang terkait dengan kewenangan-kewenangan melalui konstitusi, apalagi yang berkaitan dengan kewenangan prerogatif presiden, kok malah ikut campur?" katanya saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, wacana reshuffle yang disampaikan Jokowi sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden.

"Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," ujar Hasto, Kamis (13/10/2022).

Hasto menilai, Presiden Jokowi perlu menteri yang dapat bekerja dengan baik, supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happiness yang tinggi.

Bagi Hasto, Pemerintahan Jokowi saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya. Terutama mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat legacy untuk rakyat.

"Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimiliknya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden," tandas Hasto.

Ketika ditanya bahwa menteri dari Partai Nasdem yang masih ada dalam kabinet, Hasto menjelaskan bahwa Indonesia memakai sistem presidential, dan bukan koalisi parlementer.

"Sehingga menteri-menteri yang menjadi pembantu presiden yang harus tunduk sepenuhnya pada kebijakan presiden. Bahwa parpol yang mengusulkan (menteri, red) ya. Tetapi tunduk pada platform dari presiden," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : bisnis.com