Advertisement
DPR Kasih Wanti-Wanti, Data Pemilu Rawan Dibobol Bjorka
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi II DPR mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mewaspadai serangan hacker atau peretas Bjorka.
Anggota komisi II DPR dari fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Mardani Ali Sera mengaku dirinya khawatir dengan serangan Bjorka akhir-akhir ini. Apalagi, lanjutnya, Bjorka mengaku sudah memperoleh 105 juta data pemilih milik KPU.
Advertisement
"Kasus sekarang, hacker Bjorka ini, dengan satu orang bisa ngacak-ngacak ini," ujar Mardani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung Nusantara I, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Meski begitu, dia senang dengan penjelasan KPU bahwa dari hasil penyelidikan, data yang dimiliki Bjorka bukan milik KPU. Selain data pemilih, Mardani juga mengingatkan data milik para partai politik (parpol) yang sudah diunggah dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) harus dipastikan keamanannya oleh KPU.
Dia khawatir, hacker akan menjual data warga ke parpol untuk didaftarkan sebagai anggota partai mereka. Jika itu terjadi, lanjutnya, usaha parpol yang melakukan rektrutmen anggota secara prosedur akan terasa sia-sia. Oleh sebab itu, dia mengingatkan ketiga penyelenggara Pemilu agar dapat bekerja sama untuk memastikan keamanan data pemilih dan parpol.
"Selalu, maling itu lebih pandai dibanding teman-teman polisi. Nah, maling Pemilu itu lebih pandai daripada penyelenggara ataupun pelaksana Pemilu" tegur Mardani.
Wakil Ketua Komisi II Syamsurizal juga mengingatkan hal yang sama. Wakil dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu curiga serangan Bjorka ke KPU untuk membuat penyelenggaraan Pemilu 2024 jadi tercela.
Dia mengingatkan, pada Pemilu 2014, ada rumor serangan ratusan hacker dari China. Mereka dikabarkan memanipulasi data hasil Pemilu untuk membuat salah satu pasangan calon menang dan yang lainnya kalah.
"Apakah itu hoaks, apakah itu benar, tapi itu sangat mencemari penyelenggaraan Pemilu kita," jelas Syamsurizal.
Oleh sebab itu, dia meminta baik KPU, Bawaslu, dan DKPP, untuk memastikan keamanan data masing-masing. Meski begitu, Syamsurizal yakin tim keamanan siber para penyelenggara Pemilu dapat mencegah serang hacker Bjorka.
"Kita yakin bahwasanya dengan segala macam teknologi, Bjorka tidak akan masuk, merubah, hacking nya ke dalam pendataan kita, khususnya data-data pemilu," uccapnya.
BACA JUGA: Tarif Terbaru Ojek Online Jogja dan Sekitarnya pada September 2022
Sebelumnya, Bjorka menjual 105 juta data pemilih yang diduga milik KPU di Breached Forums. Dia menjual data tersebut seharga US$5.000 atau sekitar Rp74,4 juta.
Meski begitu, KPU memastikan bahwa data yang dijual Bjorka bukan berasal dari mereka. KPU bahkan akan bekerja sama dengan Polri untuk mengusut tuntas klaim Bjorka tersebut.
“KPU akan bekerjasama dengan Kepolisian RI khususnya Siber Polri untuk mengusut pelaku tersebut. Pengusutan dan penelusuran dilakukan baik dari sisi penjual ataupun orang yang dengan sengaja membuat seolah-olah merupakan data pemilih Pemilu 2019,” ujar Komisioner KPU Betty Idroos lewat keterangan tertulis, Kamis (8/9/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI-Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Pegagan Berpotensi Memperbaiki Daya Ingat, Guru Besar UGM: Meningkatkan Dopamin
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
- Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
- Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
- BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Advertisement
Advertisement