DPR Kasih Wanti-Wanti, Data Pemilu Rawan Dibobol Bjorka

Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi II DPR mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mewaspadai serangan hacker atau peretas Bjorka.

Anggota komisi II DPR dari fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Mardani Ali Sera mengaku dirinya khawatir dengan serangan Bjorka akhir-akhir ini. Apalagi, lanjutnya, Bjorka mengaku sudah memperoleh 105 juta data pemilih milik KPU.

"Kasus sekarang, hacker Bjorka ini, dengan satu orang bisa ngacak-ngacak ini," ujar Mardani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung Nusantara I, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Meski begitu, dia senang dengan penjelasan KPU bahwa dari hasil penyelidikan, data yang dimiliki Bjorka bukan milik KPU. Selain data pemilih, Mardani juga mengingatkan data milik para partai politik (parpol) yang sudah diunggah dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)  harus dipastikan keamanannya oleh KPU.

Dia khawatir, hacker akan menjual data warga ke parpol untuk didaftarkan sebagai anggota partai mereka. Jika itu terjadi, lanjutnya, usaha parpol yang melakukan rektrutmen anggota secara prosedur akan terasa sia-sia. Oleh sebab itu, dia mengingatkan ketiga penyelenggara Pemilu agar dapat bekerja sama untuk memastikan keamanan data pemilih dan parpol.

"Selalu, maling itu lebih pandai dibanding teman-teman polisi. Nah, maling Pemilu itu lebih pandai daripada penyelenggara ataupun pelaksana Pemilu" tegur Mardani.

Wakil Ketua Komisi II Syamsurizal juga mengingatkan hal yang sama. Wakil dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu curiga serangan Bjorka ke KPU untuk membuat penyelenggaraan Pemilu 2024 jadi tercela.

Dia mengingatkan, pada Pemilu 2014, ada rumor serangan ratusan hacker dari China. Mereka dikabarkan memanipulasi data hasil Pemilu untuk membuat salah satu pasangan calon menang dan yang lainnya kalah.

"Apakah itu hoaks, apakah itu benar, tapi itu sangat mencemari penyelenggaraan Pemilu kita," jelas Syamsurizal.

Oleh sebab itu, dia meminta baik KPU, Bawaslu, dan DKPP, untuk memastikan keamanan data masing-masing. Meski begitu, Syamsurizal yakin tim keamanan siber para penyelenggara Pemilu dapat mencegah serang hacker Bjorka.

"Kita yakin bahwasanya dengan segala macam teknologi, Bjorka tidak akan masuk, merubah, hacking nya ke dalam pendataan kita, khususnya data-data pemilu," uccapnya.

BACA JUGA: Tarif Terbaru Ojek Online Jogja dan Sekitarnya pada September 2022

Sebelumnya, Bjorka menjual 105 juta data pemilih yang diduga milik KPU di Breached Forums. Dia menjual data tersebut seharga US$5.000 atau sekitar Rp74,4 juta.

Meski begitu, KPU memastikan bahwa data yang dijual Bjorka bukan berasal dari mereka. KPU bahkan akan bekerja sama dengan Polri untuk mengusut tuntas klaim Bjorka tersebut.

“KPU akan bekerjasama dengan Kepolisian RI khususnya Siber Polri untuk mengusut pelaku tersebut. Pengusutan dan penelusuran dilakukan baik dari sisi penjual ataupun orang yang dengan sengaja membuat seolah-olah merupakan data pemilih Pemilu 2019,” ujar Komisioner KPU Betty Idroos lewat keterangan tertulis, Kamis (8/9/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI-Bisnis.com