Advertisement
Taksi Online Demo di Depan Kantor Grab dan Gojek Besok, Ini Dia Tuntutannya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kebijakan tarif baru transportasi online dinilai belum mampu menutup beban operasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Selain melakukan penyesuaian tarif, aplikator juga diminta mengurangi platform fee menjadi 10%-15%.
Sekjen Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia, Wiwit Sudarsono mengapresiasi para aplikator yang sudah melakukan penyesuaian tarif untuk taksi online.
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
Namun, dia mengatakan penyesuaian tarif untuk taksi online yang hanya 10% masih harus dikurangi potongan aplikator 20%.
Alhasil penyesuain tarif sebesar itu masih belum cukup menutupi biaya operasional, apalagi kenaikan harga BBM mencapai lebih dari 30%.
BACA JUGA: Pemda yang Tak Salurkan Bansos BBM Bakal Kena Sanksi
Wiwit tetap kukuh meminta kepada aplikator, selain melakukan penyesuaian tarif juga mengurangi platform fee menjadi 10%-15%.
"Kami sepakat untuk melanjutkan unjuk rasa tetap berjalan besok [Senin,12/9] karena penyesuaian tarif masih jauh dari cukup untuk biaya operasional, dan masih ada tuntutan lain selain tarif," ujarnya, Minggu (11/9).
Wiwit menuturkan, aksi unjuk rasa tersebut akan digelar di depan kantor aplikator Gojek dan Grab Indonesia, Senin.
Awasi Aplikator
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati juga menekankan besaran kenaikan tarif hari ini ternyata masih dilanggar oleh potongan dari aplikator.
Dia menuturkan, potongan aplikator yang seharusnya 15% dilanggar hingga mencapai 30%.
Dia menyebut hal tersebut dialami seorang pengemudi yang mendapat order layanan angkut penumpang.
Setelah order selesai dan tiba di tujuan, konsumen membayar Rp16.000, tetapi pengemudi hanya mendapat imbalan Rp11.200 karena potongan aplikator yang melanggar aturan. Untuk itu, pihaknya menuntut potongan aplikator diturunkan menjadi 10% dan mendesak pemerintah tegas memberi sanksi bagi aplikator yang melanggar.
Pasalnya, selama ini, dia melihat bahwa tidak ada pengawasan dari pemerintah sehingga aplikator dengan semena-mena melanggar aturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, dia juga menuntut ganti rugi atas potongan melebihi aturan yang selama ini terjadi, harus dikembalikan kepada pengemudi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Berita Pilihan
- Perbedaan Gaji Lurah dan Kepala Desa
- Cegah Penculikan Anak, Disdikpora DIY minta sekolah bentuk tim keamanan
- Digaji Rp172 Juta, Apa Tugas Kepala Otorita IKN dan Wakilnya?
- Sempat Tertunda karena Pandemi, Pembangunan Masjid Agung Jateng di Magelang Akhirnya Dimulai
- Purnawirawan Penabrak Mahasiswa UI Ingin Nyaleg
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kian Parah! Usaha Terakhir China Atasi Covid-19 Telan 600.000 Nyawa
- Investor Besar Akan Masuk Garuda Indonesia, Ini Kode Erick Thohir
- WHO Yakin China Palsukan Data Covid-19, Jumlah Korban Menyeramkan
- Ini Gaji Menteri dan Gubernur BI, Mana yang Lebih Tajir?
- FBI Geledah Rumah Presiden AS Joe Biden
- Cegah Penculikan Anak, Disdikpora DIY minta sekolah bentuk tim keamanan
- Perbedaan Gaji Lurah dan Kepala Desa
Advertisement
Advertisement