Advertisement
Besok, KPK Bakal Panggil Anies Baswedan dalam Dugaan Korupsi Formula E
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) menyalami pembalap tim Mercedes-EQ Formula E Nyck De Vries (kanan) saat Meet and Greet Pebalap Formula E di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (2/6/2022). Ajang Jakarta E-Prix 2022 akan digelar pada Sabtu 4 Juni 2022. - Antara/Indrianto Eko Suwarso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi Formula E Jakarta pada Rabu (7/9/2022).
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies kemungkinan akan ditanya soal perencanaan Formula E. "Lebih kurangnya terkait proses perencanaan," kata Alex, sapaan karib Alexander Marwata, kepada wartawan, Selasa (6/9/2022).
Advertisement
Alex mengatakan KPK akan juga menanyakan soal penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penyelenggaraan Formula E.
"Kami ingin tahu juga bagaimana pelaksanaannya apakah kemarin mendapatkan keuntungan, karena kalau tujuannya bisnis pasti kan pertimbangannya mendapatkan keuntungan. Banyak wisatawan yang datang menginap, menumbuhkan ekonomi, kan seperti itu yang perlu kami klarifikasi. Bagaimana penganggarannya," papar Alex.
KPK akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Rabu (7/9/2022) besok.
Anies akan dimintai keterangan terkait penyelidikan penyelenggaraan ajang balap Formula E.
"Hal ini untuk melengkapi pengumpulan bahan keterangan dalam rangka mencari dan menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (6/9/2022).
Ali belum memperinci lebih lanjut hal apa yang akan dikonfirmasi ke Anies karena perkara ini masih di tahap penyelidikan.
BACA JUGA: Tol Jogja YIA Lewat Sedayu, Ini Harapan Bupati Bantul
"Dalam proses penyelidikan KPK tentu dapat mengundang berbagai pihak untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh tim penyelidik KPK. Sehingga siapapun jika memang keterangannya dibutuhkan pasti akan kami panggil," tutur Ali.
Beberapa waktu lalu, sejumlah pihak dimintai keterangan dan klarifikasi oleh KPK guna mengumpulkan bahan data dan keterangan ataupun informasi yang diperlukan oleh tim penyelidik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Advertisement
Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
