Advertisement
Penyaluran Bansos BBM Salah Sasaran, Ini Reaksi Jokowi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi laporan masyarakat yang mengeluhkan penyaluran bantuan sosial bahan bakar minyak (bansos BBM) salah sasaran.
Menurut Jokowi, laporan itu lumrah terjadi lantaran target penerima manfaat tunai dari pengalihan anggaran subsidi BBM itu relatif besar mencapai 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Advertisement
BACA JUGA: BCS Tarik Diri 4 Laga Ke Depan, Ini Tanggapan Manajemen PSS Sleman
"Jumlah seperti itu tidak mungkin kita 100 persen, benar pasti ada 1,2,3, yang tidak tepat ya," kata Jokowi seusai menyerahkan bansos BBM di Bandar Lampung, Sabtu (3/9/2022).
Jokowi memastikan, proses penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM itu sudah berjalan optimal di sejumlah kabupaten dan kota pada pekan ini.
Dia berharap penyaluran BLT BBM itu bisa lebih cepat menyusul rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM pada paruh kedua tahun ini.
"Minggu depan sudah langsung bergerak semua kabupaten dan kota," kata dia.
Pemerintah belakangan memutuskan untuk memberikan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat dengan mengalihkan Rp24,17 triliun anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Pemberian bansos dijadwalkan berlangsung mulai pekan ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers hasil rapat Presiden Joko Widodo dengan dirinya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini.
"[Kami] diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan, sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun," ujar Sri Mulyani pada Senin (29/8/2022).
Bansos itu terdiri dari tiga jenis, yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pertama, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600.000 untuk masyarakat miskin.
Sri Mulyani merinci bahwa 20,65 juta keluarga akan menerima manfaat BLT tersebut. Pemerintah akan memberikan Rp150.000 setiap bulannya untuk empat bulan, tetapi pembayaran dilakukan dua kali dengan masing-masing Rp300.000. Anggaran pembayaran BLT itu mencapai Rp12,4 triliun yang berasal dari pengalihan anggaran subsidi BBM.
Kedua, pemerintah akan memberikan bantuan senilai Rp600.000 untuk 16 juta pekerja. Bantuan akan diberikan kepada mereka dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.
BACA JUGA: Bansos BBM untuk Warga DIY Segera Cair
"Total anggarannya sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan petunjuk teknisnya, sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.
Ketiga, pemerintah akan mengalokasikan 2 persen dana transfer umum, yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), untuk bantuan sosial ke sektor transportasi umum. Menurut Sri Mulyani, total anggarannya mencapai Rp2,17 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI-Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Pekerja di DIY Dukung SE Larangan Penahanan Ijazah, Ini Alasannya
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement