Sensus Ekonomi 2026 Petakan Wajah Baru Ekonomi Indonesia
Sensus Ekonomi 2026 dinilai krusial memetakan ekonomi digital, usaha rumahan, dan lapangan kerja baru sebagai dasar kebijakan pembangunan nasional.
Pengojek daring menanti pesanan makanan di salah satu gerai mi di Jalan Tamansiswa, Jogja, Rabu (15/04/2020). /Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, JAKARTA — Kenaikan tarif ojek online (ojol) yang cukup tinggi dikhawatirkan bisa menggerus minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan beralih ke kendaraan pribadi karena daya beli masyarakat sebagai konsumen semakin tertekan.
Direktur Center for Policy and Public Management Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) Yudo Anggoro menilai saat ini ojol sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas. Terutama dikarenakan posisi ojol sebagai angkutan pengumpan (feeder) yang cukup vital bagi masyarakat yang ingin menggunakan transportasi umum seperti kereta dan bus.
Oleh karena itu, dia berpendapat keputusan Kementerian Perhubungan untuk menaikkan tarif ojek online antara 30 persen hingga 50 persen akan berdampak luas. Salah satunya permintaan masyarakat terhadap ojol berpotensi mengalami penurunan yang signifikan.
“Ojek online ini menawarkan kepraktisan dan kemudahan, sesuatu yang yang tidak ditawarkan oleh moda transportasi lain. Kalau tarif ojek online ini benar-benar naik, dikhawatirkan banyak orang akan beralih menggunakan kendaraan pribadi,” ujarnya, Rabu (24/8/2022).
Jika masyarakat lebih memilih untuk beralih ke kendaraan pribadi, lanjut Yudo, akan muncul masalah-masalah baru seperti kemacetan hingga peningkatan emisi karbon. Selain itu, beban pengeluaran masyarakat juga akan semakin bertambah.
Sebagian pengguna ojol ini, kata dia, adalah masyarakat menengah ke bawah. Jika beralih ke kendaraan pribadi, mereka harus berpikir untuk membeli BBM, ganti oli, servis dan sebagainya. Beban mereka semakin bertambah karena kenaikan upah tidak sebanding dengan inflasi yang mencapai 5 persen.
“Sebelum berlaku pada 30 Agustus 2022 nanti, sebaiknya pemerintah, operator, dan mitra ojek online harus duduk bareng sehingga ada solusi. Apalagi situasi perekonomian saat ini sedang sulit, belum lagi isu kenaikan BBM, dan inflasi yang justru dikhawatirkan menurunkan jumlah order dari ojek online itu sendiri,” imbuhnya.
Seperti diketahui pemerintah telah mengindikasikan akan menaikan BBM bersubsidi jenis Pertalite di pekan ini. Kenaikan ini sendiri dikhawatirkan banyak pihak akan semakin membebani konsumen dan pengendara ojek online dan akan berdampak kepada menurunnya permintaan. Pada 4 Agustus 2022 lalu, Kementerian Perhubungan mengeluarkan tarif ojol baru melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564/2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.
Tarif baru dalam KP 564/2022 tersebut mengalami kenaikan bervariasi, mulai dari 30 persen, hingga 50 persen. Tarif baru itu, rencananya akan mulai berlaku 25 hari paska keputusan tersebut ditetapkan, atau pada 30 Agustus 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sensus Ekonomi 2026 dinilai krusial memetakan ekonomi digital, usaha rumahan, dan lapangan kerja baru sebagai dasar kebijakan pembangunan nasional.
Epson Indonesia menghadirkan promo anniversary projector EB Series dengan reward e-wallet hingga Rp150.000 dan cashback hingga Rp300.000 untuk be
BMKG memprakirakan cuaca sebagian besar Indonesia cerah pada Rabu, 14 Oktober 2026. Suhu tertinggi di Jogja dan Sleman mencapai 36 derajat Celsius.
Kesbangpol Bantul mendorong Gen Z meningkatkan literasi politik agar memahami demokrasi, kritis terhadap kebijakan pemerintah, dan berpartisipasi dalam pembangu
Kemarau panjang di Bantul membuat petani menyesuaikan pola tanam. DKPP menyebut belum ada laporan gagal panen dan pompa irigasi disalurkan di 21 titik.
Penyaluran KPR subsidi baru 178.211 unit hingga 9 Oktober 2026. Ekonom menyoroti daya beli rendah dan sulitnya pekerja informal mengakses kredit.