Dituding Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam, Ini Klarifikasi Kemenkop-UKM
SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim mengaku tidak pernah melarang warung Madura untuk beroperasi 24 jam seperti rumor yang beredar belakangan ini.
Pertalite, produk bensin baru dari Pertamina/Antara-M. Agung Rajasa
Harianjogja.com, JAKARTA—DPR mengusulkan subsidi BBM diubah menjai bantuan langsung tunai (BLT).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman meminta pemerintah segera menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyusul disparitas harga yang lebar antara BBM subsidi dengan BBM industri.
BACA JUGA: Main Judi Togel Online, Warga Sleman Ditangkap Polres Bantul di Angkringan Jalan Janti
Maman menyebut disparitas harga yang tertahan lebar itu bisa menyebabkan pasokan BBM bersubsidi tersalur tidak tepat ke kawasan industri. Menurutnya, penyesuaian harga BBM subsidi mesti dilakukan untuk mengatasi disparitas harga yang belakangan justru diserap industri.
“Dengan adanya disparitas harga yang tinggi antara harga BBM subsidi kurang lebih Rp5.000 dan industri Rp20.000 membuat bandit-bandit memanfaatkan narasi BBM subsidi di lapangan untuk mencuri hak rakyat,” kata Maman saat rapat kerja dengan Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Melalui penyesuaian harga BBM subsidi, Maman berharap disparitas harga dapat teratasi untuk menekan potensi penyaluran pasokan BBM yang tidak tepat sasaran di tengah masyarakat.
Dia menyarankan pemerintah untuk mengalihkan anggaran subsidi yang selama ini diletakkan pada barang atau komoditas kepada masyarakat melalui skema bantuan langsung tunai (BLT). Dengan demikian, dia berpendapat, beban subsidi energi tahun ini yang mencapai Rp502 triliun dapat tersalurkan langsung untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
“Sudah saatnya kita mendorong metode subsidi yang tadinya ke produk kita ubah ke manusianya langsung, kita berikan kemampuan manusia untuk beli solar, BBM, kita langsung beri mereka,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran subsidi energi Rp502 triliun pada APBN 2022 akan habis karena tingginya tingkat konsumsi energi dan harga minyak global yang masih mahal.
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam rapat kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) dengan Menteri Keuangan, Selasa (23/8/2022). Dia memaparkan realisasi APBN 2021 dan gambaran pelaksanaan anggaran tahun ini.
BACA JUGA: Lahan Sawah Hanya 50 Hektare, Pemkot Jogja Andalkan Impor Beras
Sri Mulyani menjelaskan tingginya harga minyak global membuat pemerintah harus menaikkan subsidi energi hingga tiga kali lipat tahun ini, menjadi Rp502 triliun. Sayangnya, dana jumbo itu ternyata tidak cukup untuk menahan harga di tingkat masyarakat.
\"Dengan harga BBM, minyak dunia yang terus menerus tinggi, Rp502 triliun diperkirakan akan habis dan masih belum mencukupi. Kami memperkirakan apabila laju konsumsi seperti yang terjadi pada tujuh bulan terakhir ini maka Rp502 triliun akan habis dan masih akan ada tambahan lagi,\" ujar Sri Mulyani di gedung DPR RI, pada Selasa (23/8/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim mengaku tidak pernah melarang warung Madura untuk beroperasi 24 jam seperti rumor yang beredar belakangan ini.
Forum Anak Daerah (FAD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sukses menggelar hari pertama dari rangkaian kegiatan "Temu Hati #17" di Ruang Nyi Ageng Serang
Dinkes Sleman ungkap keracunan Toragan akibat Salmonella dari makanan hajatan, seluruh pasien kini telah pulih.
Prabowo resmikan Museum Marsinah di Nganjuk, soroti keadilan sosial dan nilai Pancasila dalam kasus buruh Indonesia.
Gunungkidul perketat pengawasan hewan kurban 2026 dengan 120 petugas dan pemeriksaan SKKH di pasar hewan.
BPBD Bantul siapkan Rp20 juta untuk antisipasi El Nino. Potensi kekeringan dan kebakaran mulai dipetakan sejak dini.