Advertisement
Ekonom Klaim MyPertamina Bukan untuk Kepentingan Erick Thohir

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Adanya tudingan bahwa penggunaan aplikasi MyPertamina sebagai sarana untuk mendongkrak elektabilitas Erick Thohir di Pilpres 2024 dibantah oleh Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi.
Menurutnya, penggunaan MyPertamina murni inisiatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina untuk merespon permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pengendalian BBM subsidi dilakukan. Jika pengendalian tak dilakukan, maka anggaran subsidi yang dikeluarkan akan semakin membengkak.
"Tidak benar anjuran pengendalian BBM subsidi menggunakan MyPertamina karena motif politik seperti untuk mendukung Erick Thohir untuk menjadi Presiden. Ini murni inisiatif Kementerian ESDM dan Pertamina untuk merespon kemarahan Presiden Jokowi yang melihat subsidi BBM yang besar sekali," kata Fahmy dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (23/7/2022).
Pun menggunakan isu MyPertamina sebagai alat untuk mendongkrak elektabilitasnya, menurut Fahmy salah besar dan bukan langkah yang cerdas. Penggunaan MyPertamina ini justru akan menurunkan elektabilitas Erick Thohir, sehingga dia yakin Menteri BUMN itu tak menggunakan MyPertamina untuk mendongkrak elektabilitasnya di Pilpres 2024.
"Saya yakin Erick Thohir tak menggunakan isu pengendalian BBM subsidi dengan menggunakan MyPertamina. Jika MyPertamina menggunakan MyPertamina untuk mendongkrak elektabilitas, seharusnya Erick Thohir marah," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, kenaikan harga minyak dunia telah membuat Pertamina menaikkan harga BBM non subsidi. Akibatnya, masyarakat yang biasanya mengonsumsi BBM non subsidi kini beralih ke BBM subsidi.
Pertamina memperkirakan penggunaan Pertalite mencapai 28 juta kilo liter (KL). Padahal kuota tahun ini hanya 23,05 juta KL. Hingga Mei 2022, realisasi Pertalite sudah melebihi kuotanya yakni 23 persen.
BACA JUGA: Jokowi Minta Konversi Motor dan Kompor Tenaga Listrik Dipercepat
Sedangkan untuk Solar subsidi jika tidak dilakukan pembatasan, akan terjadi over kuota sebesar 17,3 juta KL. Padahal kuota subsidi solar yang diberikan sebesar 14,91 juta KL. Sampai dengan YTD Mei 2022, realisasi Solar subsidi sudah melebihi kuotanya hingga 11 persen.
Melihat hal tersebut, Presiden Jokowi meminta agar pengendalian BBM subsidi ini dilakukan. Tujuannya adalah agar subsidi yang diberikan tepat sasaran lantaran dan mencegah bengkaknya anggaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah.
BACA JUGA: Laptop Harga 6 Jutaan Terbaik, Mulai Axioo Mybook Hingga Acer Aspire
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
- Multi Expo Product SGM Dulang Pelanggan Baru, Yamaha Filano & Fazio Laris Manis
- Wali Kota Semarang Minta Bantuan Bapanas Kendalikan Harga Telur Ayam
- Oalah, Pria Bertato Berbohong soal Jadi Korban Klitih di Depan Taman Pintar
- 10 Kandidat Cawapres Ganjar, Puan: Yang Dipilih yang Paling Bisa Naikkan Suara
Berita Pilihan
Advertisement

Jelang Iduladha, Bantul Waspadai Penularan Penyakit dari Sapi Luar Daerah
Advertisement

Ada Tenda Terapung untuk Pengalaman Berkemah yang Berbeda, Mau Coba?
Advertisement
Berita Populer
- Pesawat Jatuh di Kebuh Teh Berjenis Helikopter
- Pegawai Pajak Tutup Usaha Jasa Konsultan Usai Dipanggi KPK
- Kecelakaan Pesawat di Kebun Teh Rancabali Ternyata Helikopter TNI AD, Begini Kondisi Penumpang
- Serikat Pekerja Minta Toko Buku Gunung Agung Tuntaskan Hak Karyawan Kena PHK
- Beredar Video Ancaman KKB ke Pilot Susi Air, Aparat Upayakan Negoisasi
- Fantastis! Aset Properti Prabowo Subianto Capai Rp158 Miliar
- Aset Properti Milik Anies Baswedan Rp14,7 Miliar
Advertisement
Advertisement