Advertisement

Ekonom Klaim MyPertamina Bukan untuk Kepentingan Erick Thohir

Ni Luh Anggela
Sabtu, 23 Juli 2022 - 19:57 WIB
Bhekti Suryani
Ekonom Klaim MyPertamina Bukan untuk Kepentingan Erick Thohir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/6 - 2022).

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA - Adanya tudingan bahwa penggunaan aplikasi MyPertamina sebagai sarana untuk mendongkrak elektabilitas Erick Thohir di Pilpres 2024 dibantah oleh Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi.

Menurutnya, penggunaan MyPertamina murni inisiatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina untuk merespon permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pengendalian BBM subsidi dilakukan. Jika pengendalian tak dilakukan, maka anggaran subsidi yang dikeluarkan akan semakin membengkak.

"Tidak benar anjuran pengendalian BBM subsidi menggunakan MyPertamina karena motif politik seperti untuk mendukung Erick Thohir untuk menjadi Presiden. Ini murni inisiatif Kementerian ESDM dan Pertamina untuk merespon kemarahan Presiden Jokowi yang melihat subsidi BBM yang besar sekali," kata Fahmy dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (23/7/2022).

Pun menggunakan isu MyPertamina sebagai alat untuk mendongkrak elektabilitasnya, menurut Fahmy salah besar dan bukan langkah yang cerdas. Penggunaan MyPertamina ini justru akan menurunkan elektabilitas Erick Thohir, sehingga dia yakin Menteri BUMN itu tak menggunakan MyPertamina untuk mendongkrak elektabilitasnya di Pilpres 2024.

"Saya yakin Erick Thohir tak menggunakan isu pengendalian BBM subsidi dengan menggunakan MyPertamina. Jika MyPertamina menggunakan MyPertamina untuk mendongkrak elektabilitas, seharusnya Erick Thohir marah," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, kenaikan harga minyak dunia telah membuat Pertamina menaikkan harga BBM non subsidi. Akibatnya, masyarakat yang biasanya mengonsumsi BBM non subsidi kini beralih  ke BBM subsidi.

Pertamina memperkirakan penggunaan Pertalite mencapai 28 juta kilo liter (KL). Padahal kuota tahun ini hanya 23,05 juta KL. Hingga Mei 2022, realisasi Pertalite sudah melebihi kuotanya yakni 23 persen.

BACA JUGA: Jokowi Minta Konversi Motor dan Kompor Tenaga Listrik Dipercepat

Sedangkan untuk Solar subsidi jika tidak dilakukan pembatasan, akan terjadi over kuota sebesar 17,3 juta KL. Padahal kuota subsidi solar yang diberikan sebesar 14,91 juta KL. Sampai dengan YTD Mei 2022, realisasi Solar subsidi sudah melebihi kuotanya hingga 11 persen.

Melihat hal tersebut, Presiden Jokowi meminta agar pengendalian BBM subsidi ini dilakukan. Tujuannya adalah agar subsidi yang diberikan tepat sasaran lantaran dan mencegah bengkaknya anggaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah. 

Advertisement

Sumber : JIBI/Bisnis.com

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

alt

Dies Natalis Sanata Dharma ke-67, Dorong Semangat Persaudaraan

Sleman
| Senin, 03 Oktober 2022, 00:27 WIB

Advertisement

alt

Perhatian! Sewa Jip di Tebing Breksi Bakal Naik Rp50.000 Mulai 1 November 2022

Wisata
| Minggu, 02 Oktober 2022, 18:27 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement