Advertisement
Lebih dari 1.000 Puskesmas di Indonesia Tak Terhubung Internet
![Lebih dari 1.000 Puskesmas di Indonesia Tak Terhubung Internet](https://img.harianjogja.com/posts/2022/07/11/1105876/antarafoto-simulasi-pemberian-vaksin-covid-19-120121-adm-5.jpg)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan lebih dari 1.000 puskesmas di Indonesia tidak terhubung Internet.
Selain itu, terdapat 84.000 desa dan kelurahan, serta lebih dari 250 sekolah yang juga belum memiliki akses Internet. Kondisi ini pun menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur layanan digital ke masing-masing sektor.
Advertisement
Sri Mulyani menyatakan saat ini kementerian yang dia pimpin sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mendorong proses digitalisasi pengiriman anggaran pemerintah agar langsung masuk ke rekening puskesmas.
“Menteri Kesehatan sekarang mencoba untuk melakukan digitalisasi, transfer dari anggaran pemerintah ke biaya operasi Puskesmas kesehatan, itu diharapkan bisa by puskesmas, by address, dan by account number,” tuturnya dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022, di Nusa Dua, Bali, Senin (11/7/2022).
Sementara terkait dengan proses digitalisasi di sekolah, Menteri Keuangan menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah lebih dulu melakukan digitalisasi pada program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Dulu, Presiden selalu meminta para menteri melakukan simplifikasi karena kepala sekolah sibuk membuat laporan pertanggungjawaban mengenai berbagai macai pengeluaran. Dengan digital, baik transfer maupun belanja sekolah, mereka tidak perlu lagi membuat laporan itu.”
Menteri Keuangan juga menyebutkan bahwa peningkatan akses digital juga menyasar para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dia menyatakan bahwa dari 64 juta pelaku UMKM, hanya kurang dari 10 juta yang melakukan transaksi digital.
“Kita selalu mengatakan UMKM kita ada 64 juta, namun yang masuk ke dalam sistem digital dan sistem informasi mungkin belum seluruhnya, yang menggunakan transaksi digital mungkin kurang dari 10 juta yakni 8 juta,” tutur Sri Mulyani.
Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya transformasi digital. Salah satunya, integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimulai pada 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- PBNU dan PKB Masih Saja "Perang Dingin", Ini yang Jadi Biangnya
- PSI Resmi Umumkan Nama Calon Kepala Daerah yang Diusung, Ini Daftarnya
- PBNU Siapkan Panitia Khusus untuk Mengembalikan PKB ke NU, Ini Alasannya
- BPK Temukan Masalah di Sistem Keuangan Haji Terpadu
- Air Bersih di IKN Bisa Langsung Diminum Dialirkan dari IPA Sepaku
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/27/1182739/kirab-kereta-kuda-hari-jadi-desa-sumbermulyo.jpg)
Diduga Terlibat Korupsi, Politisi Partai NasDem Ditangkap Tim Kejagung
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/24/1182437/taman-ablekambang.jpg)
Taman Balekambang Solo Resmi Dibuka Kamis 25 Juli 2024, Segini Tarif Masuk dan Jam Operasionalnya
Advertisement
Berita Populer
- Korban Tewas Kerusuhan di Bangladesh Mencapai 201 Orang, Sebagian Besar Luka Tembak
- Bolone Mase "Gibran" Dukung Dico di Pilwalkot Semarang
- PBB: Korban Jiwa Dampak Panas Ekstrem Diperkirakan Mencapai 500 Ribu Orang Pertahun
- Museum Song Terus Menambah Keberagaman Wisata di Pacitan
- Kejagung Limpahkan Tersangka Direktur SMIP ke Kejari Pekanbaru dalam Kasus Importasi Gula
- MUI Kaji Kemungkinan Dapat Ikut Mengelola Tambang
- Pemkab Kulonprogo Komitmen Dukung Pembentukan Kawasan Geopark Jogja
Advertisement
Advertisement