Advertisement
Lebih dari 1.000 Puskesmas di Indonesia Tak Terhubung Internet

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan lebih dari 1.000 puskesmas di Indonesia tidak terhubung Internet.
Selain itu, terdapat 84.000 desa dan kelurahan, serta lebih dari 250 sekolah yang juga belum memiliki akses Internet. Kondisi ini pun menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur layanan digital ke masing-masing sektor.
Advertisement
Sri Mulyani menyatakan saat ini kementerian yang dia pimpin sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mendorong proses digitalisasi pengiriman anggaran pemerintah agar langsung masuk ke rekening puskesmas.
“Menteri Kesehatan sekarang mencoba untuk melakukan digitalisasi, transfer dari anggaran pemerintah ke biaya operasi Puskesmas kesehatan, itu diharapkan bisa by puskesmas, by address, dan by account number,” tuturnya dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022, di Nusa Dua, Bali, Senin (11/7/2022).
Sementara terkait dengan proses digitalisasi di sekolah, Menteri Keuangan menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah lebih dulu melakukan digitalisasi pada program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Dulu, Presiden selalu meminta para menteri melakukan simplifikasi karena kepala sekolah sibuk membuat laporan pertanggungjawaban mengenai berbagai macai pengeluaran. Dengan digital, baik transfer maupun belanja sekolah, mereka tidak perlu lagi membuat laporan itu.”
Menteri Keuangan juga menyebutkan bahwa peningkatan akses digital juga menyasar para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dia menyatakan bahwa dari 64 juta pelaku UMKM, hanya kurang dari 10 juta yang melakukan transaksi digital.
“Kita selalu mengatakan UMKM kita ada 64 juta, namun yang masuk ke dalam sistem digital dan sistem informasi mungkin belum seluruhnya, yang menggunakan transaksi digital mungkin kurang dari 10 juta yakni 8 juta,” tutur Sri Mulyani.
Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya transformasi digital. Salah satunya, integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimulai pada 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Daftar Lengkap Menteri dan Wamen Baru di Kabinet Merah Putih Prabowo
- Reshuffle Kabinet Prabowo, Ini Daftar Menteri dan Pejabat Baru
- Farida Farichah, Aktivis NU Berusia 39 Tahun yang Jadi Wamenkop
Advertisement

Jadwal Bus Malioboro ke Parangtritis Kamis 18 September 2025
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kementerian Raja Juli Peroleh Rp6,04 Triliun
- Menkeu Purbaya Ingatkan Anak Muda Jangan FOMO dengan Investasi
- Prediksi BMKG: Kota Besar Dilanda Hujan Hari Ini
- 2 Ruang Kelas Disiapkan untuk Sambut Wapres Gibran di Sentani
- 7 Tuntutan Demo Ojol Hari Ini, Hapus Multi Order hingga Copot Menhub
- Tiga Tersangka Korupsi Sritex Dilimpahkan ke Kejari Surakarta
- Kawal Demo Pengemudi Ojol, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan
Advertisement
Advertisement