Perpusnas Dukung Pengembangan Literasi di Desa

JAKARTA—Desa di Indonesia memerlukan perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun daerah. Dengan jumlah sekitar 75 ribu, desa menjadi komunitas penduduk di mana masyarakat Indonesia bertempat tinggal, berinteraksi, berkegiatan ekonomi, dan bersosialisasi.

Kebijakan pemerintah dalam menggelontorkan dana desa dirasa sangat tepat untuk mendukung perkembangan desa. Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Didik Suhardi, mengatakan ada banyak tantangan dalam upaya meningkatkan literasi di Indonesia, terutama di desa. Terlebih budaya baca bukanlah proses instan untuk dibentuk, melainkan proses panjang yang harus ditempuh. 

“Budaya baca ini tidak bisa langsung, ada proses pembudayaan yang dimulai dari kecil. Jadi tidak kemudian dewasa tiba-tiba senang baca,” jelasnya dalam Rakornas Pengembangan Literasi dan Inovasi Berbasis Desa yang diselenggarakan secara hybrid, Rabu (22/6/2022).

Lebih lanjut, Didik berharap desa sebagai entitas mampu meningkatkan kemampuan literasi dan inovasi masyarakatnya agar dapat semakin berperan dalam pembangunan di Indonesia. Dia menegaskan, pembangunan desa adalah kunci untuk mengentaskan kemiskinan, menurunkan stunting, meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas. Menurutnya, dalam upaya meningkatkan budaya membaca masyarakat, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) memiliki peran besar. 

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpusnas, Deni Kurniadi, menyampaikan Program Peningkatan Budaya Literasi telah masuk RPJMN 2020—2024 melalui pengembangan budaya kegemaran membaca, pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi, serta peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial.

“Perpustakaan berkontribusi besar dalam membangun masyarakat berpengetahuan (knowledge society) melalui ikhtiar kolektif untuk menumbuhkan tradisi dan budaya baca di dalam masyarakat,” ucapnya.

Untuk mendukung budaya baca masyarakat, perpustakaan tidak hanya berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat. Perpustakaan juga bertransformasi menjadi lembaga strategis guna meningkatkan literasi masyarakat menyejahterakan masyarakat dengan memberikan dampak nyata peningkatan ekonomi keluarga sehingga mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

“Dalam hal ini Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan hak asasi manusia (HAM),” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Rachmatia Handayani, memaparkan bahwa paradigma pembangunan desa telah berubah. Desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan telah menjadi subjek utama dalam pembangunan. Dengan demikian, desa diakui sebagai pemerintahan berbasis masyarakat.

“Kami pemerintah dan juga masyarakat harus ikut terlibat di dalam seluruh aspek pembangunan yang ada di desa,” ungkap Rachmatia.

Desa memiliki 18 tujuan, salah satunya adalah Pendidikan Desa Berkualitas. Ada beberapa target yang harus dicapai mengingat pendidikan merupakan investasi yang menentukan masa depan bangsa. Selain itu, pendidikan juga menjadi syarat penting dalam peningkatan kualitas dan daya saing SDM, khususnya di desa.

Oleh karena itu, pemerintah desa harus memastikan persediaaan dan juga keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas serta akses yang mudah bagi masyarakat desa. Layanan pendidikan prasekolah, pendidikan non formal serta ketersediaan perpustakaan desa wajib dihadirkan.

“Kami sudah bekerja sama dengan Perpusnas untuk bisa mewujudkan perpustakaan desa, baik melalui anggaran dana desa maupun bantuan lainnya dalam mewujudkan Pendidikan Desa Berkualitas,” pungkasnya. (***)