Advertisement
Grobogan Darurat PMK
Dokter hewan Puskeswan Sanden memeriksa kondisi sapi positif PMK di Kapanewon Srandakan, Senin (13/6/2022). - Harian Jogja/Lugas Subarkah
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA — Penyakit mulut dan kaki atau PMK pada hewan ternak di Kabupaten Grobogan sudah menyebar di 19 kecamatan. Untuk itu pemerintah kabupaten setempat menetapkan darurat bencana PMK.
“Dalam rapat koordinasi, disepakati Kabupaten Grobogan darurat bencana PMK hewan ternak,” jelas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Grobogan, Riyanto, dikutip dari laman Pemprov Jateng, Rabu (22/6/2022).
Advertisement
Menurut Riyanto, sebelumnya masih ada beberapa kecamatan yang belum ditemukan kasus PMK. Namun saat ini kasus PMK hewan ternak sudah merata di 19 kecamatan.
Dijelaskan Riyanto, saat ini kasus PMK hewan ternak di Kabupaten Grobogan ada 1.132 kasus aktif. Terdiri dari sapi 1.103 ekor, kerbau 26 ekor, kambing tiga ekor. Sedangkan ternak yang sembuh sebanyak 123 ekor, kemudian empat ekor mati, dua ekor dipotong paksa. Sampai saat ini untuk pencegahan, pasar hewan di kabupaten itu masih ditutup.
Dari 1.132 kasus aktif PMK di Grobogan yang tersebar di 19 kecamatan, imbuhnya, kasus paling banyak atau tiga besar ada di Kecamatan Gabus, diikuti Kecamatan Wirosari, dan Kecamatan Geyer.
Selain menetapkan status darurat bencana PMK, Bupati Grobogan Sri Sumarni dalam rapat koordinasi, memerintahkan untuk dibentuk satgas penanganan PMK.
Pembentukan satgas penanganan PMK yang juga melibatkan Polres Grobogan, Kodim 0717/ Grobogan, dan bupati, menurut Riyanto, juga akan mengeluarkan surat edaran.
“Surat Edaran Pencegahan PMK di Grobogan dan petunjuk pelaksanaan pemotongan ternak kurban agar tidak terjadi penularan,” kata Riyanto.
Untuk pencegahan penularan ke daerah lain, terangnya, Pemkab Grobogan juga telah melakukan pengawasan lalu lintas ternak sebelum pasar hewan ditutup. Kini tiga pasar hewan di Grobogan telah ditutup.
“Rakor memutuskan untuk memperpanjang penutupan pasar hewan. Kapan akan dibuka lagi menunggu perkembangan, dan harus diputuskan dalam rakor,” jelas Riyanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Wamenaker Kena OTT KPK, Komisi III Sebut Seperti Gol Bunuh Diri
Kena OTT KPK, Wamenaker Punya Harta Rp17 Miliar
Wamenaker Kena OTT KPK, Ini Profilnya
1.145 Polisi Disiagakan Kawal Demo di Gedung DPR Siang Ini
Advertisement
One Piece Hadir di Pameran Gamescom 2025 di Jerman
Benjamin Netanyahu Perintahkan Pasukan Duduki Jalur Gaza Segera
Ada 13 Kali Gempa Susulan di Karawang-Bekasi Terkait Gempa Magnitudo 4,7
Advertisement
Konflik Israel-Palestina, Menlu Jerman: Tujuan Kita Jelas Solusi Dua Negara
Gunung Semeru Alami 4 Kali Erupsi Pagi Ini, Ketinggian Letusan 1 Kilometer
Kebakaran Sumur Minyak Blora Belum Dapat Dipadamkan
Terpidana Penyebaran Fitnah Silfester Matutina Tak Hadiri Sidang PK
Usut Korupsi Kuota Haji Era Menag Yaqut, KPK Dalami Pansus DPR RI
Advertisement
Dampak Gempa Mag 4,5 Bekasi: 1 Bangunan Musala Roboh
Berita Pilihan
Advertisement
Ratusan Penderita HIV AIDS Rutin Berobat di Gunungkidul
Advertisement
Kebun Bunga Lor JEC Jadi Destinasi Wisata Baru di Banguntapan Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Rusia Siap Ikut Dialog Trilateral dengan AS-Ukraina
- Polisi Sebut Ridwan Kamil Bukan Ayah Kandung Putri Lisa Mariana
- TNI Akan Garap Lahan 43 Ha di Bekasi untuk Pertanian-Peternakan
- Bahas Hutan dan Tambang Ilegal, Presiden Kumpulkan Sejumlah Menteri ke Hambalang
- Tiga Kantor Asosiasi Penyelenggara Haji Digeledah KPK
- Wakil Ketua DPR: Gaji Tidak Naik, Cuma Tunjangan Beras 12 Juta per Bulan
- Puluhan Ribu Buruh Rencanakan Demo Tuntut Upah Naik 10,5 Persen
Advertisement
Advertisement
