Sentilan Politikus PDIP: Katanya Cuma Bantu Urus Migor, Kok Luhut Mau Audit Kebun Sawit?

Nancy Junita

Sabtu, 28 Mei 2022 - 22:27 WIB

Bhekti Suryani

Sentilan Politikus PDIP: Katanya Cuma Bantu Urus Migor, Kok Luhut Mau Audit Kebun Sawit?

Layar menampilkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat berbicara di acara Bisnis Indonesia Business Challenges 2022 secara virtual di Jakarta, Rabu (15/12/2021). Bisnis - Abdurachman

Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan pernyataan Menko Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang akan melakukan audit terhadap lahan dan perusahaan sawit.

Menurutny,a hal itu tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng (migor) seperti penugasan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Ini kok jadi aneh, merembet kemana-mana, seharusnya urus dulu bahan baku minyak goreng dan distribusinya,” kata Deddy di sela Pameran Festival Kopi Nusantara, di Senayan, Jakarta, Sabtu (28/5/2022).

Menurut Deddy, kalau Luhut cuma mau tahu berapa produksi CPO dan minyak goreng, cukup mengaudit pabrik kelapa sawit (PKS), memeriksa dokumen ekspor dan faktur penjualan perusahaan.

Sedangkan, LBP sendiri diketahui akan melakukan audit terhadap lahan atau konsesi perusahaan sawit. Bagi Deddy, hal ini sebenarnya bukanlah tugas menko marinves, melainkan Kementerian Kehutanan-LH, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR.

Kedua, melakukan audit lahan, menurut Deddy, bukan saat yang tepat untuk dilakukan saat ini. Selain tidak ada kaitannya dengan urusan pengadaan minyak goreng, juga berpotensi menimbulkan “conflict if interest”.

“Nanti Pak Luhut malah sibuk ngurus lobi-lobi pengusaha sawit yang selama ini mencaplok lahan negara di luar HGU-nya. Terus kapan selesainya urusan minyak goreng ini,” kata Deddy dalam keterangan tertulisnya.

Oleh karena itu, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara ini meminta agar LBP fokus saja pada urusan minyak goreng. Sampai hari ini pasokan dan harga minyak goreng belum bisa dikatakan normal, juga tidak ada jaminan persoalan kelangkaan dan harga minyak tidak terulang dimasa depan.

“Baiknya Pak Luhut fokuslah dulu, uruslah minyak goreng dan tidak melebar menjadi mengurus indistri sawit,” ujar Deddy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com