Advertisement
Luhut Mau Audit Perusahaan Sawit, Masalah Minyak Goreng Mahal Bisa Beres?
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan materi saat menjadi pembicara pada Diplomasi Maritim Indonesia di Jakarta, Jumat (22/2/2019). - ANTARA/Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berencana melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan sawit sebagai upaya pemerintah mengendalikan harga minyak goreng.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan audit menyeluruh akan cukup efektif untuk memantau distribusi serta penerapan good governance di perusahaan-perusahaan sawit. Namun, hal tersebut dinilai hanya efektif untuk jangka pendek.
Advertisement
"Sebab, masalahnya selama ini minyak goreng tidak dikontrol oleh negara. Rantai pasok produk sawit lebih banyak dari swasta. Padahal, minyak goreng adalah bahan pokok penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Faisal kepada Bisnis-jaringan Harianjogja.com, Kamis (26/5/2022).
Sementara itu, untuk jangka panjang, Faisal menilai diperlukan peran lebih besar dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai dari pengawasan proses pasokan sampai dengan distribusi minyak goreng.
BACA JUGA: Transisi Menuju Endemi, Bupati Kulonprogo Fokus Genjot Vaksinasi
Peran tersebut, ujarnya, sudah cukup lama dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) yang mengurusi bahan bakar minyak (BBM) dan bisa diadaptasi untuk komoditas sawit beserta turunannya.
Sebagai informasi, rencana audit terhadap perusahaan sawit sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Hal itu disampaikan Luhut usai ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi bagian dari tim koordinasi dan pengawasan Satgas Pangan terkait dengan minyak goreng.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pengetatan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bisa Hindari Kegiatan Muspra bagi Negara
Suami Sandra Dewi Divonis 6,5 Tahun, Mahfud Md Kecewa
3 Tersangka Kasus Perundungan PPDS Anestesi Terima Bantuan Hukum dari Undip
Desain Besar Otonomi Daerah Perlu Atur Soal Evaluasi Pemda
Advertisement
Hasto PDIP Jadi Tersangka Tanpa Langsung Ditahan, Begini Penjelasan KPK
Kasus Perundungan PPDS Undip, DPR RI Minta Kampus Lain Berbenah
Sekretariat Negara Terbitkan Kebijakan Baru Perjalanan Dinas Luar Negeri
Advertisement
DPP PDIP Siapkan Langkah Hukum untuk Dampingi Hasto Kristiyanto
Bansos Beras Akan Disalurkan di 2025 untuk 16 Juta Penerima Manfaat
Jatuhnya Pesawat Azerbaijan Airlines, Kemenlu Pastikan Tak Ada Penumpang WNI
Pemerintah Azerbaijan Akan Selidiki Jatuhnya Pesawat AZAL Tewaskan 38 Penumpang
Advertisement
PDIP Merespons KPK Cekal Yasonna Laoly Terkait Suap Harun Masiku
Berita Pilihan
- Profil Eko Aryanto, Hakim yang Vonis Harvey Moeis 6,5 Tahun
- Cak Imin: Yang Miskin Jangan Khawatir, Semua Dapat Bantuan
- Selama 2024 Jutaan WNA Masuk ke Indonesia lewat Imigrasi Bandara
- Hakim Tipikor Jakarta: Tuntutan 12 Tahun Penjara Harvey Moeis Terlalu Berat, Harus Dikurangi
- Mahasiswa Universitas Jember Meninggal Dunia Setelah Terjatuh dari Lantai 8, Polisi dan Kampus Lakukan Penyelidikan
Advertisement
Jadwal Layanan SIM Keliling di Jogja, Jumat 27 Desember 2024
Advertisement
Wisata Air Panorama Boyolali Jadi Favorit di Musim Libur Natal
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Taliban Sebut 46 Tewas Akibat Serangan Jet Tempur Pakistan
- DPR RI Sarankan Presiden Prabowo Langsung Mengawal Penyelamatan Karyawan Sritex
- Kecelakaan Pesawat Azerbaijan Airlines: Tewaskan 38 Orang, 29 Penumpang Selamat
- Kecelakaan Tol Cipularang: Petugas Percepat Evakuasi Kendaraan
- PDIP Merespons KPK Cekal Yasonna Laoly Terkait Suap Harun Masiku
- Pemerintah Azerbaijan Akan Selidiki Jatuhnya Pesawat AZAL Tewaskan 38 Penumpang
- Diduga Pesawat Tempur Nigeria Salah Mengebom Lokasi Teroris, Tewaskan Warga Sipil
Advertisement
Advertisement
