Cegah Banjir Rob di Semarang Terulang, Begini Saran Pakar

Harianjogja.com, JAKARTA - Pembangunan tanggul di wilayah pesisir pantai utara Jawa dinilai tidak akan efektif untuk menanggulagi masalah banjir rob yang kerap terjadi.

Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan pendekatan dengan cara teknis seperti pembangunan tanggul tidak akan pernah menyelesaikan masalah banjir. Pasalnya, tanggul-tanggul tersebut tidak akan mampu mengatasi proses alam terjadi dan cenderung melawan proses alam.

"Lagi pula pembangunan tanggul-tanggul mahal biaya pembangunan dan pemeliharaannya dan cenderung pemborosan dan tidak ramah," kata Nirwono kepada Bisnis, Rabu (25/6/2022).

Menurutnya, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebaiknya merevisi dan menata ulang tata ruang kawasan pesisir pantura dengan tegas, membebaskan kawasan pesisir minimal selebar 500 meter ke arah daratan dari bangunan dan permukiman.

Di samping itu, kawasan pesisir yang bebas bangunan dan permukiman ini dijadikan benteng alami berupa hutan mangrove atau hutan pantai yang lebih murah dan ramah lingkungan. Semakin luas hutan pantai yang disediakan, maka akan semakin baik untuk meredam banjir rob.

Nirwono menambahkan, pemerintah daerah juga harus membenahi pengelolaan air dan badan air berupa pembenahan sungai dari hulu ke hilir, revitalisasi situ atau waduk sebagai daerah penampung air yang nantinya juga menjadi cadangan air baku, merehabilitasi total saluran air kota dengan kapasitas sesuai dengan intensitas dan curah hujan tertinggi, merestorasi seluruh kawasan pesisir pantura Jawa.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan jebolnya tanggul yang berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas pada Senin (23/5/2022) disebabkan oleh kondisi pasang yang sangat ekstrem hingga menyebabkan banjir rob.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Pantja Dharma Oetojo mengatakan kondisi pasang air laut yang sangat tinggi menyebabkan limpasan di atas tanggul yang berada di kawasan pelabuhan.

Dia menjelaskan tanggul jebol tersebut merupakan aset milik Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas. Kementerian PUPR terus koordinasi dengan kawasan pelabuhan untuk bisa menanggulangi tanggul yang jebol.

"Tanggul itu kalau terus dilimpasi air kemungkinan jebol," kata Pantja kepada Bisnis, Rabu (25/5/2022).