Advertisement
Jokowi Temukan Kunci Menurunkan Harga Minyak Goreng
Presiden Jokowi meninjau ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di Pasar Rakyat di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 30 Maret 2022 - Istimewa.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis harga minyak goreng akan segera kembali normal. Menurutnya, pemerintah saat ini sudah menemukan titik terang penyebab sekaligus solusi atas mahalnya harga minyak goreng.
Dia meyakini bahwa harga minyak goreng untuk kemasan curah akan turun hingga Rp14.000 per liter dalam kurun waktu paling cepat satu minggu ke depan dan paling lama akan turun di harga tersebut dalam kurun 2 pekan ke depan.
Advertisement
“Ini kuncinya sudah ketemu, dalam seminggu, dua minggu, insyaallah yang namanya minyak goreng curah akan berada di harga Rp14.000 [per liter],” ujarnya, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Rabu (25/5/2022).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan ketersediaan dan harga minyak goreng di tanah air.
“Kemudian, baru saya cek di Pasar Muntilan (Magelang), saya mampir di Pasar Muntilan tadi, cek harga berapa per liter Rp 14.500. Besok saya mau cek di pasar-pasar yang lain, mungkin dalam waktu seminggu dua minggu saya kira semua pasar sudah harganya seperti itu,” katanya.
Baca juga: Turun, Segini Harga Minyak Goreng Curah di Kota Jogja
Kendati demikian, Jokowi sama sekali tidak menyinggung apakah pemerintah akan berupaya menurunkan harga minyak goreng kemasan yang saat ini di pasaran dijual di kisaran harga Rp 25.000 per liter meskipun pemerintah telah menjanjikan harga minyak goreng curah akan turun di Rp14.000 per liter.
Sekadar informasi, belum lama ini pemerintah mengambil kebijakan untuk melarang ekspor CPO dan minyak goreng pada 28 April 2022. Kemudian, setelah satu setengah bulan kebijakan berjalan, pemerintah kemudian mencabutnya.
Jokowi mengakui penyetopan ekspor minyak goreng bukan keputusan mudah, bahkan aturan ini membuat harga tandan sawit jatuh dan memberikan dampak terhadap 17 juta orang tenaga kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
