BBM di Singapura Rp32.000, Jokowi: Nahan Harga Pertalite Itu Berat!

Harianjogja.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo atau Jokowi terang-terangan mengatakan manuver pemerintah untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM) relatif berat dilakukan di tengah harga minyak mentah dunia yang masih tertahan tinggi hingga pertengahan tahun ini. Ia mengatakan sebagian besar negara lainnya sudah menyesuaikan harga BBM mereka mengikuti tren harga energi di pasar dunia.

Jokowi mengatakan harga BBM domestik seperti Pertalite dan Pertamax yang masing-masing sebesar Rp7.650 dan Rp12.500 jauh lebih murah ketimbang negara lain. Misalkan, dia mencontohkan, harga BBM di Singapura sudah mencapai Rp32.000, Jerman di angka Rp31.000 dan Thailand sebesar Rp20.000.

“Karena kita tahan terus, tapi subsidi ini kan membesar-membesar. Sampai kapan kita bisa menahan ini? Oleh karena itu saya minta kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah memiliki sense yang sama berat, nahan harga seperti itu [BBM] berat,” kata Jokowi saat acara Evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Di sisi lain, Jokowi mengatakan, manuver pemerintah untuk menahan harga energi yang juga diikuti dengan harga pangan belakangan berdampak positif pada situasi inflasi domestik yang masih relatif terkendali. Jokowi mengatakan inflasi Indonesia masih relatif kecil jika dibandingkan dengan negara besar lainnya.

Baca juga: Jokowi Bandingkan Harga BBM di Indonesia dan Singapura, Berapa Bedanya?

Hingga pertengahan tahun ini, inflasi Indonesia masih berada di kisaran 3,5 persen. Sementara Amerika Serikat dan Turki masing-masing mencatatkan rekor inflasi masing-masing sebesar 8,3 persen dan 70 persen.

“Bayangkan kita masih di 3,5 persen. Patut kita syukuri tapi karena kita menahan Pertalite, gas, listrik begitu kita ikutkan ke angka keekonomiannya ya pasti inflasi kita akan mengikuti naik,” kata dia.

Dengan demikian, dia meminta, pemerintah pusat, daerah dan juga badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengoptimalkan belanja pada produk-produk dalam negeri. Dia berharap belanja APBN dan APBD dapat terserap kembali untuk mengungkit daya beli masyarakat.

“Betul-betul harus kita pegang erat agar pemanfaatannya bisa fokus pada apa yang kita tuju karena uangnya besar sekali APBN kita Rp2.714 triliun dan APBD kita Rp1.197 triliun ditambah dengan BUMN,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta penambahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk belanja subsidi dan perlindungan sosial. Penambahan anggaran dan kompensasi BBM sendiri mencapai Rp275 triliun.

Pengajuan penambahan alokasi itu dibahas dalam Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Raker Banggar DPR) terkait persetujuan tambahan kebutuhan anggaran dalam merespons kenaikan harga komoditas. Raker itu berlangsung pada Kamis (19/5/2022) pagi.

Sri Mulyani memaparkan bahwa tingginya harga komoditas dan energi menyebabkan adanya selisih antara asumsi harga minyak atau Indonesia crude price (ICP) yang tercantum dalam APBN, yakni US$63 per barel. Saat ini, rata-rata harga ICP telah mencapai US$99,4 per barel.

Hal tersebut menyebabkan adanya kekurangan kebutuhan anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pembayaran kompensasi kepada PT Pertamina (Persero). Sri Mulyani menyebut bahwa kebutuhan biaya subsidi akan melonjak dari Rp134 triliun menjadi Rp208,9 triliun dan kompensasi melonjak dari Rp18,5 triliun menjadi Rp234,6 triliun.

"Pilihannya hanya dua, kalau ini [anggaran subsidi dan kompensasi] tidak dinaikkan harga BBM dan listrik naik, kalau harga BBM dan listrik tidak naik ya ini yang naik. Tidak ada in between, pilihannya hanya dua," ujar Sri Mulyani pada Kamis (19/5/2022).