Advertisement
Mendagri Minta KPU Hitung Ulang Anggaran Pemilu 2024
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian - JIBI/Bisnis.com/Akbar Evandio
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghitung ulang anggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Penyebabnya, dia menilai Rencana anggaran Pemilu 2024 mengalami lonjakan yang signifikan dibandingkan anggaran Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.
Advertisement
"Mohon dikalkulasi betul anggaran pemilu agar bisa seminimal mungkin tetap mencapai target pemilu yang aman dan lancar," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen, Rabu (13/4/2022).
Sekadar informasi, KPU mengajukan Rp76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun untuk anggaran Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024.
Lebih lanjut, dia mengatakan, agar anggaran Pemilu 2024 menerapkan prinsip efektif dan efisien sehingga anggaran tepat digunakan dalam setiap tahapan pemilu agar setiap tahapan berjalan lancar.
"Efisien menjadi sangat penting artinya dengan sumber daya anggaran seminimal mungkin bisa mencapai target yaitu pemilu yang lancar dan aman," ujarnya.
Tidak hanya itu, Tito turut menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segala persiapan Pemilu 2024 dapat secara detail dilakukan, hingga kebutuhan anggaran.
Menurutnya, efektivitas dan efisiensi anggaran Pemilu 2024 penting mengingat negara dan rakyat saat ini membutuhkan biaya dalam menangani pandemi Covid-19.
"Kita masih dalam tahap pemulihan ekonomi masih banyak yang terdampak dan menganggur, banyak program nasional dan juga program di daerah yang belum terselesaikan, itu butuh biaya, belum lagi pemekaran nantinya di Papua misalnya, juga butuh biaya," kata Tito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
