Advertisement
6,8 Juta Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa Akan Dimusnahkan Kemenkes
Petugas menyuntikkan vaksin Covid-19 dosis ketiga (booster) pada Vaksinasi Booster Presisi Ditreskrimum Polda Metro Jaya di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (5/4/2022). - Antara/Dhemas Reviyanto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan berencana memusnahkan 6,8 juta vaksin Covid-19 yang sudah dinyatakan kedaluwarsa.
BACA JUGA: Gibran Tolak Presiden 3 Periode & Akan Ikut Demo Jika Ada
Advertisement
Direktur Jenderal P2P Maxi Rein Rondonuwu sudah mengajukan kepada Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes untuk segera dimusnahkan.
“Vaksin di daerah yang kami sudah nyatakan ed [expired date/kedaluwarsa], tidak lagi diperpanjang termasuk yang rusak mulai Januari 2021 sampai 31 maret 2022 itu 6,8 juta,” ujar Maxi dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) pengawasan vaksin Covid-19 bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (12/4/2022).
Sementara itu, berdasarkan data yang disampaikan Maxi, saat ini terdapat 7,4 juta vaksin yang akan ed di 30 April 2022. Vaksin tersebut masih dapat disuntikkan sampai batas edar.
“Kalau laju suntikan per hari 600.00, hingga akhir bulan ini semoga dapat habis,” lanjut Maxi.
Vaksin yang akan dimusnahkan tersebut dinilai sudah tidak dapat diperpanjang. Sebelumnya BPOM melakukan perpanjangan ed vaksin berdasarkan uji stabilitas.
BACA JUGA: Ada 2.700 Lowongan Kerja di BUMN, Cek Syaratnya
Pada RDP yang dihadiri Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tersebut menjelaskan bahwa batas kedaluwarsa obat dan vaksin dapat diperpanjang apabila telah tersedia update data uji stabilitas dengan hasil memenuhi syarat sesuai dengan lama dan kondisi penyimpanan yang diajukan. Perpanjangan batas kedaluwarsa suatu obat dan vaksin dapat diajukan oleh industri farmasi dengan menyerahkan update data stabilitas tersebut.
“Yang menentukan lebih pada data mutu, mungkin Kemenkes yang menentukan kembali apakah akan memusnahkan atau menggunakan kembali menggunakan data stabilitas dan diperpanjang ed-nya oleh BPOM. Keputusan ada di Kemenkes,” ujar Kepala BPOM, Penny Lukito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sempat Dirawat, Pelajar Asal Tangerang Meninggal Saat Ikut Demo di Jakarta
Pemkot Semarang Bakal Kembangkan Wisata Pantai Mangunharjo
Polda Jatim Tangkap 580 Pelaku Perusakan Saat Demo, Ini Rinciannya
Mulai Anarkistis, Polisi Bubarkan Aksi Demonstrasi di Gorontalo
Advertisement
Keluarga Almarhum Affan Kurniawan Akhirnya Memiliki Rumah yang Layak
Kronologi Heli Jatuh di Hutan Kalimantan, Basarnas Terus Lakukan Pencarian
Partai Buruh dan KSPI Bakal Laporkan Anggota DPR yang Arogan ke MKD
Kapolri Buru Aktor Intelektual dan Penyokong Dana Demo Anarkistis
Siaga Satu, Buruh Siap Menjaga Gangguan Keamanan di Kawasan Industri
Advertisement
Anggaran Dicoret, DPRD Jabar Setop Dinas ke Luar Negeri
Forum Pemred Minta Semua Pihak Menghentikan Anarkisme dan Melakukan Refleksi
KPK Periksa Yaqut, Usut Kronologi Pembagian Kuota Haji
Relawan Arus Bawah Prabowo Dukung Aparat Tindak Tegas Aksi Demo Anarkistis
AHY Sebut Pemerintah Segera Perbaiki Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Demo
Advertisement
Kilang Pertamina Hadirkan Energi Berkelanjutan Desa Energi Berdikari Sumsel
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Berangkat dari Stasiun Palur, 2 September 2025
Advertisement
Kebun Bunga Lor JEC Jadi Destinasi Wisata Baru di Banguntapan Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Israel Klaim Telah Tewaskan Abu Obeida, Juru Bicara Hamas
- KPK Panggil Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Hari Ini
- Polisi Tetapkan 7 Tersangka Demo Rusuh Depan Mapolda Jateng
- Prakiraan Cuaca Jogja Hujan Ringan, Daerah Lain Berawan
- Rumahnya Dijarah Massa, Ini Kata Sri Mulyani
- Aksi Demo di Berbagai Daerah Jadi Momentum Presiden Prabowo untuk Berbenah
- Ratusan Warga Pati Datangi KPK, Langsung Gelar Salawatan
Advertisement
Advertisement
