Advertisement
6,8 Juta Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa Akan Dimusnahkan Kemenkes
Petugas menyuntikkan vaksin Covid-19 dosis ketiga (booster) pada Vaksinasi Booster Presisi Ditreskrimum Polda Metro Jaya di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (5/4/2022). - Antara/Dhemas Reviyanto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan berencana memusnahkan 6,8 juta vaksin Covid-19 yang sudah dinyatakan kedaluwarsa.
BACA JUGA: Gibran Tolak Presiden 3 Periode & Akan Ikut Demo Jika Ada
Advertisement
Direktur Jenderal P2P Maxi Rein Rondonuwu sudah mengajukan kepada Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes untuk segera dimusnahkan.
“Vaksin di daerah yang kami sudah nyatakan ed [expired date/kedaluwarsa], tidak lagi diperpanjang termasuk yang rusak mulai Januari 2021 sampai 31 maret 2022 itu 6,8 juta,” ujar Maxi dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) pengawasan vaksin Covid-19 bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (12/4/2022).
Sementara itu, berdasarkan data yang disampaikan Maxi, saat ini terdapat 7,4 juta vaksin yang akan ed di 30 April 2022. Vaksin tersebut masih dapat disuntikkan sampai batas edar.
“Kalau laju suntikan per hari 600.00, hingga akhir bulan ini semoga dapat habis,” lanjut Maxi.
Vaksin yang akan dimusnahkan tersebut dinilai sudah tidak dapat diperpanjang. Sebelumnya BPOM melakukan perpanjangan ed vaksin berdasarkan uji stabilitas.
BACA JUGA: Ada 2.700 Lowongan Kerja di BUMN, Cek Syaratnya
Pada RDP yang dihadiri Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tersebut menjelaskan bahwa batas kedaluwarsa obat dan vaksin dapat diperpanjang apabila telah tersedia update data uji stabilitas dengan hasil memenuhi syarat sesuai dengan lama dan kondisi penyimpanan yang diajukan. Perpanjangan batas kedaluwarsa suatu obat dan vaksin dapat diajukan oleh industri farmasi dengan menyerahkan update data stabilitas tersebut.
“Yang menentukan lebih pada data mutu, mungkin Kemenkes yang menentukan kembali apakah akan memusnahkan atau menggunakan kembali menggunakan data stabilitas dan diperpanjang ed-nya oleh BPOM. Keputusan ada di Kemenkes,” ujar Kepala BPOM, Penny Lukito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
