Advertisement
Daerah Suka Impor Terancam Kena Potong DAK
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/1/2022). Bisnis - Fanny Kusumawardhani
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pembelian produk dalam negeri. Untuk itu, dia meminta setiap daerah membentuk tim khusus guna memastikan kebijakan itu terlaksana.
"Saya kira setiap daerah akan bagus jika bisa membentuk tim penggunaan produk dalam negeri," kata Jokowi saat menyampaikan arahan tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia dikutip dari YouTube Setpres, Jumat (25/3/2022).
Advertisement
Selain itu, Kepala Negara juga meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi yang ada dan memberikan laporan harian kepadanya.
"Konsekuensinya, sudah saya sampaikan ke Menkeu, kalau ada yang gak semangat potong saja DAK-nya [Dana Alokasi Khusus]. Setuju? Saya potong betul DAU-nya [Dana Alokasi Umum] ketika tidak taat pada apa yang sudah kita sepakati pada hari ini," kata Presiden.
Jokowi juga mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak melakukan kecurangan misalnya barang impor yang dicap sebagai produk dalam negeri.
"Dikira kita gak ngerti, saya peringatkan ini," imbuh Jokowi. Adapun, Jokowi memerintahkan untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran BUMN untuk membeli produk dalam negeri.
Besaran alokasi yang bisa digunakan dari anggaran-anggaran tersebut untuk pembelian produk dalam negeri adalah minimal 40%.
"Ga usah muluk-muluk, 40 persen saja itu bisa memacu growth ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen. 1,5-1,7 persen, BUMN-nya 0,4 persen," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Trump Minta Rusia Akhiri Perang Ukraina dalam 50 Hari atau Kena Tarif 100 Persen
Wakil Wali Kota Serang Kena Tilang Gegera Bonceng Anak Tanoa Helm
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Advertisement
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Advertisement
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Advertisement
Berita Pilihan
- Trump Minta Rusia Akhiri Perang Ukraina dalam 50 Hari atau Kena Tarif 100 Persen
- Wakil Wali Kota Serang Kena Tilang Gegera Bonceng Anak Tanoa Helm
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
Advertisement
Hari Pertama Operasi Patuh Progo 2025, Polres Bantul Tindak 162 Pelanggar Lalu Lintas
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Gugatan Terkait Aset 2 Bos Sritex Iwan Lukminto Bersaudara Ditolak Pengadilan
Advertisement
Advertisement
