Advertisement
Pembangunan IKN, Kementerian PUPR Ternyata Belum Dapat Anggaran

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum mendapatkan alokasi anggaran untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru. Saat ini kementerian masihmenunggu perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan juga anggaran dari Kementerian Keuangan.
"UU sudah disahkan tinggal nunggu perintah Presiden dan penyediaan anggarannya dari Kemenkeu," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sabtu (22/1/2022).
Advertisement
Dari total lahan 256.142,74 hektare, dari tahun 2021 hingga 2024 pemerintah akan membangun KIPP seperti kantor Presiden, kantor wakil presiden, kantor pemerintahan, DPR, MPR. Selain itu juga akan dibangun jalan kawasan dan juga jalan menuju IKN dari Balikpapan.
BACA JUGA:2 Pasien Terjangkit Omicron Meninggal Dunia, Semua Komorbid
"Ini yang kami siapkan sampai 2024 dengan APBN. Anggarannya dari mana ya nanti dicari Kementerian Keuangan karena soal pembiayaan ya kami ikut Kemenkeu. Kalau ada negara lain yang investasi dan ikut terlibat dari proyek itu bukan di Kementerian PUPR tetapi Kemenkeu, kami hanya mengelola APBN," tuturnya.
Basuki menuturkan pembangunan IKN ini akan melibatkan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi).
"Pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia tentu melibatkan Gapensi karena masih penyedia jasa konstruksi pasti ikut semua," katanya.
Adapun sebelumnya, pemerintah tengah merancang skema pendanaan pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur, salah satunya melalui APBN. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa pendanaan dari negara khususnya akan sangat penting dalam tahap pertama pembangunan IKN.
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menjelaskan bahwa pendanaan dari APBN untuk pembangunan IKN akan ditujukan untuk penyediaan kebutuhan dasar pemerintahan seperti pembangunan istana negara, kluster perkantoran kementerian/lembaga, bangunan strategis pangkalan militer, pengadaan lahan untuk kompleks diplomatik, rumah dinas ASN/TNI/Polri, serta infrastruktur dasar seperti akses jalan, sanitasi, dan drainase.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pembangunan IKN tahap pertama akan dianggarkan melalui anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Secara spesifik, pembangunan tahap awal IKN direncankan masuk ke dalam kluster penguatan ekonomi PEN 2022.
Rencana tersebut menuai kritik dan pro-kontra dari sejumlah pihak. Salah satunya yaitu anggota Komisi XI DPR RI yang menilai proyek IKN tidak cocok untuk dimasukkan dalam program PEN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Diskon 50 Persen Harga Tiket Kapal Laut Berlaku hingga 31 Juli 2025
- Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta Dijadwalkan Diperiksa KPK Besok Kamis
- Uang Rp11,8 triliun yang Disita Kejagung dari Perkara Korupsi Minyak Goreng Berasal dari 5 Korporasi Wilmar
- Bapanas: Beras SPHP Naik, Cabai Merah Turun
- 4 Pulau yang Disengketakan Resmi Milik Aceh, Bobby Nasution Minta Masyarakat Tidak Terhasut
Advertisement

Kunjungi MPP Bantul, GKR Hemas Soroti soal SDM, Teknologi, dan Sarpras
Advertisement

Destinasi Wisata Puncak Sosok Bantul Kini Dilengkapi Balkon KAI
Advertisement
Berita Populer
- Donald Trump Minta Iran Menyerah Tanpa Syarat
- Bapanas: Beras SPHP Naik, Cabai Merah Turun
- Donald Trump Tak Sabar, Beri Ultimatum Iran untuk Menyerah Tanpa Syarat
- Duh, Enam Gunung di Indonesia Kompak Erupsi Hari Ini
- Iran Siap Serang Pangkalan AS di Timur Tengah, Apabila Ikut Campur dan Bantu Israel
- Uang Rp11,8 triliun yang Disita Kejagung dari Perkara Korupsi Minyak Goreng Berasal dari 5 Korporasi Wilmar
- Israel Telah Habiskan Belasan Triliun untuk Hadang Rudal dari Iran
Advertisement
Advertisement