Menteri Investasi Sebut Pengusaha Ingin Masa Jabatan Presiden Diperpanjang Hingga 2027, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan dunia usaha mengrarapkan jadwal Pemilu 2024 diundur atau masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang hingga 2027.

Hal ini dia sampaikan saat mengomentari temuan survei nasional yang bertajuk Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, Pandemic Fatigue dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia.

Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan para pelaku usaha, Bahlil mengungkapkan alasan pengusaha ingin Pilpres 2024 diundur ialah untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini sedang dalam masa pemulihan.

“Kalau kita mengecek dunia usaha rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam agenda temuan survei Indikator Politik, dikutip Senin (10/1/2022).

Survei Indikator Politik Indonesia mencatat 31 persen masyarakat setuju jika masa jabatan Presiden Jokowi ditambah hingga 2027. Namun, sebanyak 32,9 persen responden kurang setuju dan 25,1 persen tidak setuju sama sekali dengan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027.

Masyarakat yang setuju berharap agar penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat diselesaikan secara tuntas.

Bahlil menyatakan bahwa hal ini sejalan dengan beberapa diskusi yang dilakukannya dengan dunia usaha. Dia mengatakan kalangan pengusaha berpikir bahwa akan memberatkan bila dunia usaha harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat. Bahkan, menurutnya bangsa Indonesia perlu memutuskan persoalan mana yang menjadi prioritasnya.

"Apakah itu persoalan menyelesaikan pandemi, pemulihan ekonomi atau memilih kepemimpinan baru lewat pemilu," ujarnya.

Menurut Bahlil, seluruh negara di dunia menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Dia mengakui bahwa pemulihan ekonomi bukan hal yang mudah, tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan hal positif, ditunjukkan oleh capaian 3,5 persen pada kuartal III/2021.

Meskipun, belum dapat memuaskan publik atas kondisi ekonomi saat ini, Bahlil gembira melihat kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin pada 4 bulan terakhir, yang mencapai 71 persen pada Desember 2021 menurut survei.

“Kami kerja siang malam di kabinet ini dan detail. Bapak Presiden bukan kasih perintah terus melepas. Beliau mengecek sudah sejauh mana, masalahnya apa dan targetnya apa?” katanya.

Selain itu, dia menegaskan saat ini dunia usaha sedang dalam tren pemulihan setelah terdampak pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak 2020 hingga 2021. Untuk itu, momentum pemulihan ini diharapkan tidak terhambat karena stabilitas politik yang tidak berjalan baik.

"Mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya dengan mereka [pengusaha]," tuturnya.

Bahlil melanjutkan bahwa potensi memajukan atau memundurkan jadwal pemilu bukan sesuatu yang diharamkan karena sudah ada sejarahnya di Indonesia.

Dia menjelaskan, dalam sejarah Indonesia, pada 1997 telah dilakukan pemilu. Namun, reformasi pada 1999 membuat pemilu yang seharusnya digelar 2002 dipercepat dan dilaksanakan pada 1999.

"Tinggal kita lihat adalah kebutuhan bangsa kita ini apa, apakah persoalan menyelesaikan pandemi Covid-19, apakah persoalan memulihkan ekonomi, atau mempersoalkannya adalah bagaimana kita memilih kepemimpinan baru lewat pemilu. Ini sekedar tanggapan pribadi saya,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com