Jepang-Korea Selatan Desak Indonesia Buka Keran Ekspor Batu Bara, Luhut Angkat Bicara
Pekerja memeriksa kualitas batu bara di area pengumpulan Dermaga Batu bara Kertapati milik PT Bukit Asam Tbk. di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (4/1/2022). ANTARA FOTO - Nova Wahyudi Harianjogja.com, JAKARTA - Jepang dan Korea Selatan mengirim surat resmi meminta pemerintah membuka kembali keran ekspor batu bara ke negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara.
Beberapa hari setelah ekspor batu bara resmi dilarang pemerintah sejak 1 Januari, Jepang menjadi negara pertama yang menyurati pemerintah Indonesia. Negara itu mendesak RI membuka kembali ekspor komoditas tersebut.
Tidak lama berselang, giliran Korea Selatan melalui Menteri Perdagangan Yeo Han-koo menyurati Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi. Negara itu meminta dengan sangat pengapalan batu bara ke negara itu segera dimulai kembali.
Merespons dua surat tersebut, Luhut Binsar berjanji seluruh persoalan diselesaikan dengan baik. "Pokoknya semuanya kita selesaikan dengan baik. Saya kira itu urusan Menteri Perdagangan," katanya kepada awak media di Kemenko Marves, Jumat (7/1/2022) malam.
Larangan ekspor batu bara resmi diterapkan pemerintah sejak 1 - 31 Januari 2022. Kebijakan ini diambil seiring menipisnya pasokan batu bara di pembangkit listrik dalam negeri.
Kementerian ESDM menyebut krisis energi ini berdampak pada sekitar 20 PLTU dengan total kapasitas daya hingga 10,8 GW. Bila tidak ditangani, gangguan listrik akan dialami setidaknya oleh 10 juta pelanggan PLN.
BACA JUGA: Berciuman dengan Reza Rahadian di Layangan Putus, Begini Perasaan Anya Geraldine
Sebelumnya, Luhut mengklaim kondisi darurat pasokan listrik akibat kelangkaan batu bara telah berakhir.
Dia menyebutkan bahwa saat ini pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) dan IPP telah berjalan lancar.
“Yang sekarang sepertinya tidak ada masalah, emergency-nya sudah lewat,” katanya kepada awak media dikutip, Jumat (7/1/2022).
Saat ini pemerintah membagi dua fokus utama dalam menyelesaikan krisis pasokan batu bara untuk pembangkit dalam negeri. Pertama memastikan keamanan pasokan dalam dan kedua mencari solusi permanen agar krisis pasokan tidak terjadi lagi.
Sumber : Bisnis.com
