Advertisement
MUI Bantah Memonopoli Sertifikasi Halal di Indonesia
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. Halal.go.id
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, KH Sholahuddin Al Aiyub mengatakan bahwa regulasi halal di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan baru yang memungkinkan adanya kolaborasi antarpihak.
Menurutnya, keberadaan aturan baru ini akan menutup asumsi sebagain pihak yang mengatakan sertifikasi halal dimonopoli MUI.
Advertisement
“Ada BPJH [Badan Penyelenggara Jaminan Prodak Halal] sebagai penanggung jawab, ada lembaga pemeriksa halal LPH [Lembaga Pemeriksa Halal] yang dulu hanya LPPOM punya MUI. Sekarang bisa dibuka untuk yang lain, dan ada komisi fatwa dalam hal penerapan fatwanya, ” ujarnya dikutip dari laman MUI, Kamis (6/1/2022).
Aiyu juga menuturkan, seluruh pihak terkait tersebut kemudian melakukan kerja sama dalam hal skema sertifikasi halal menurut perundang-undangan yang baru.
BACA JUGA: Pemkot Jogja Gandakan Tracing Covid-19 saat Kasus Rendah, Ada Apa?
Dalam perundangan yang baru ini, sambungnya, MUI tidak bisa melakukan monopoli sertifikasi halal karena kewenangan itu sudah dibagi pada pihak-pihak yang sudah diatur dalam undang-undang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus Malaria di Timika Capai 7.233 pada 2025, Kebun Siri Tertinggi
DPR Ungkap Kriteria Calon Komisioner OJK, Uji Kelayakan Digelar
Bapisus Bahas Dampak Perang Iran-AS terhadap Pangan dan Energi
14 Ton Daging Ayam Surabaya Ditolak di Jayapura karena Tercemar
Advertisement
Prabowo Panggil Menteri Bahas Kondisi Ekonomi di Istana
Hati-hati! Ada Penipuan Program Makan Bergizi Gratis, Begini Modusnya
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Usai OTT KPK
Jusuf Kalla Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Arab Saudi
Penasihat Desak Trump Akhiri Konflik AS dengan Iran
Advertisement
KPK Periksa Japto Soerjosoemarno Terkait Kasus Rita Widyasari
BPOM Selidiki Penjualan Tramadol Bebas di Warung-Warung
KPK Periksa ASN Bea Cukai Terkait Pemindahan Uang Miliaran
BGN Ingatkan Penipuan Program Makan Bergizi Gratis
Korban Dditemukan, Operasi SAR Longsor Sampah Bantargebang Ditutup
Advertisement
Pembatasan Medsos Anak Didukung DPR, Aturan Berlaku 2026
Berita Pilihan
- BPOM Selidiki Penjualan Tramadol Bebas di Warung-Warung
- KPK Periksa Budi Karya Sumadi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api
- Prabowo: Indonesia Aman Pangan di Tengah Krisis Global
- Longsor Sampah Bantargebang: 2 Korban Lagi Ditemukan Meninggal
- Pecah Kongsi, AS Kecewa Serangan Israel ke Depot BBM Iran
Advertisement
DPRD Kulonprogo Sidak Dapur MBG, Soroti Kualitas Gizi Anak
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Ketua Pengprov KBI Jatim Jadi Tersangka Kekerasan Seksual Atlet
- BPBD Sleman Ungkap Jalur Rawan Bencana, Pengendara Diminta Waspada
- Mojtaba Khamenei Jadi Pemimpin Tertinggi Iran, Ini Penjelasan Dubes
- Prabowo: Indonesia Aman Pangan di Tengah Krisis Global
- JNE Prediksi Pengiriman Ramadan Naik hingga 30 Persen
- Bupati Gunungkidul Targetkan Perbaikan RTLH 1.000 Unit di Tahun Ini
- Korlantas: Jateng Titik Lelah Pemudik, Rawan Kecelakaan
Advertisement
Advertisement
