Advertisement
Dinilai Rawan! Hati-Hati Penyaluran Minyak Goreng Subsidi
Seorang pengunjung memilih minyak goreng yang dijual di supermarket di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (23/12/2021). - Antara Foto/Jessica Helena Wuysang/hp.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Kebijakan pemerintah untuk memperluas cakupan minyak goreng kemasan sederhana subsidi dengan harga Rp14.000 per liter dinilai rawan. Pemerintah berencana menggandeng 70 produsen untuk memasok 1,5 miliar liter minyak goreng murah yang menelan anggaran Rp3,6 triliun tersebut.
“Meski subsidinya lebih baik di minyak goreng kemasan dibanding minyak goreng curah, tapi ada kekhawatiran tidak tepat sasaran,” kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, Rabu (5/1/2022).
Advertisement
Bhima mengatakan subsidi dalam minyak goreng kemasan sederhana bisa membuat peralihan konsumsi pada rumah tangga menengah atas dari kemasan premium ke kemasan sederhana.
Subsidi ini dinilainya juga berisiko dimanfaatkan oleh pelaku usaha makanan minuman skala besar untuk membeli minyak goreng subsidi.
“Di sisi lain, jatah untuk kelompok konsumen menengah ke bawah perlu diperhatikan agar mendapatkan hak minyak goreng dengan harga subsidi,” tambahnya.
BACA JUGA: Omicron Meluas, Kasus Positif Covid-19 Tembus 404 Orang Hari Ini
Bhima menyebutkan pengawasan distribusi minyak goreng subdisi menjadi hal krusial. Selain itu, perlu dipastikan pula durasi pemberian subdisi mengingat kemampuan pendanaaan BPDPKS juga terbatas.
Dia menilai masalah utama pada harga minyak goreng yang tinggi adalah harga minyak sawit mentah sebagai bahan baku yang meningkat signifikan dalam setahu terakhir. Oleh karena itu, lanjut Bhima, kewajiban pemenuhan pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) merupakan solusi yang lebih tepat daripada subsidi.
“Dengan DMO ada kepastian pasokan dan harga bagi produsen minyak goreng, khususnya perusahaan yang tidak terintegrasi dengan perkebunan sawit,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
