Advertisement
Bingung, Susi Pudjiastuti: Minta Pencerahan soal Karantina Dianggap Mengadu Domba & Malah Dibully
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bingung terhadap sikap pejabat yang merespons pertanyaannya soal aturan karantina.
Pasalnya, pertanyaan yang dituliskan Susi melalui akun Twitternya beberapa waktu lalu terkait perbedaan aturan karantina bagi pejabat dan orang biasa itu bukannya dijawab secara bijaksana tapi malah dianggap mengadu domba antara pejabat dengan rakyat.
Advertisement
Ironisnya lagi, ia justru diserang oleh akun anonim di media sosial karena dianggap menyudutkan pemerintah.
Atas adanya respons tersebut ia menuliskan kekecewaannya melalui akun resmi twitternya.
"IGNORANCE ...meminta pencerahan dg santun; dijawab resmi sebagai tidak patut mantan pejabat mangadu adu antara pejabat dan rakyat. Yg tidak resmi bully," tulisnya, Sabtu (1/1/2022).
Meski tidak menyebut nama secara spesifik pejabat yang dimaksud, diduga kekecewaan Susi tersebut mengarah kepada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Pasalnya, beberapa waktu yang lalu Luhut sempat mengatakan bahwa kebijakan diskresi karantina bagi pejabat eselon 1 ke atas yang baru kembali dari luar negeri sudah mengacu pada data dan pandangan para ahli. Oleh karena itu, hal tersebut dinilai tak perlu diperdebatkan.
“Diskresi itu diberikan universal, bukan hanya di Indonesia karena mekanisme bernegara harus jalan tapi dengan pengawasan yang ketat,” kata Luhut.
“Jadi jangan dibentrok-bentrok antara pejabat, orang berada, dan masyarakat biasa. Saya kira itu tidak arif kalau ada mantan pejabat bicara seperti itu,” lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
