Refleksi Akhir Tahun Partai Demokrat: Jokowi Perlu Perbaiki Iklim Demokrasi seperti Masa SBY

Harianjogja.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo diminta memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. 

Partai Demokrat memberikan catatan refleksi akhir tahun 2021 yakni menyoroti soal buruknya demokrasi. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memperbaiki iklim demokrasi seperti apa yang tercapai di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Tentu kami berharap menuju 2024, Pemerintahan Joko Widodo bisa memperbaiki iklim demokrasi Indonesia. Selama ada niat baik dan sungguh-sungguh berusaha, kami sangat yakin perbaikan demokrasi Indonesia bisa tercapai seperti halnya di era pemerintahan SBY dulu," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Jumat (31/12/2021).

Herzaky menjelaskan, demokrasi menjadi buruk pertama ditandai oleh rakyat yang semakin takut bicara politik di muka publik. Menurutnya, survei-survei sudah banyak membuktikan bahwa masyarakat punya pendapat berbeda atau mengkritik pemerintah, bisa berujung dipolisikan, di doxing, bahkan diretas akun media sosialnya.

"Kedua, demokrasi kita dinilai berjalan mundur dan berada di titik terendah dalam empat belas tahun terakhir, bahkan masuk dalam kategori demokrasi cacat, menurut beberapa lembaga kredibel internasional. Dari The Economist Intelligent Unit, lalu Freedom House, lembaga pemerhati Demokrasi dunia yang didirikan Eleanor Roosevelt, sampai ke The Australian University," tuturnya.

Kemudian hal yang ketiga, kata Herzaky, tren kinerja transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Indonesia menurut Transparency International pemerintahan Joko Widodo, kini jeblok dan hanya naik 1 poin dibandingkan dengan tahun pertama menjabat.

"Selama sepuluh tahun pemerintahan SBY (2004-2014), berhasil naik 12 poin," tuturnya.

BACA JUGA: Kisah Pelaku UMKM Jogja "Selamat" Berkat TUKONI

Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Demokrat kerap mengingatkan pemerintah soal pentingnya menjaga demokrasi.

"Demokrasi tidak boleh dijalankan secara serampangan, apalagi dengan menabrak logika “akal sehat rakyat”. Siapa yang berani melukai rasa kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, maka rakyat akan bangkit dan bersatu melawannya. Itulah rumus demokrasi yang sehat," imbuhnya.