Advertisement
Refleksi Akhir Tahun Partai Demokrat: Jokowi Perlu Perbaiki Iklim Demokrasi seperti Masa SBY

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo diminta memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.
Partai Demokrat memberikan catatan refleksi akhir tahun 2021 yakni menyoroti soal buruknya demokrasi. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memperbaiki iklim demokrasi seperti apa yang tercapai di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Advertisement
"Tentu kami berharap menuju 2024, Pemerintahan Joko Widodo bisa memperbaiki iklim demokrasi Indonesia. Selama ada niat baik dan sungguh-sungguh berusaha, kami sangat yakin perbaikan demokrasi Indonesia bisa tercapai seperti halnya di era pemerintahan SBY dulu," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Jumat (31/12/2021).
Herzaky menjelaskan, demokrasi menjadi buruk pertama ditandai oleh rakyat yang semakin takut bicara politik di muka publik. Menurutnya, survei-survei sudah banyak membuktikan bahwa masyarakat punya pendapat berbeda atau mengkritik pemerintah, bisa berujung dipolisikan, di doxing, bahkan diretas akun media sosialnya.
"Kedua, demokrasi kita dinilai berjalan mundur dan berada di titik terendah dalam empat belas tahun terakhir, bahkan masuk dalam kategori demokrasi cacat, menurut beberapa lembaga kredibel internasional. Dari The Economist Intelligent Unit, lalu Freedom House, lembaga pemerhati Demokrasi dunia yang didirikan Eleanor Roosevelt, sampai ke The Australian University," tuturnya.
Kemudian hal yang ketiga, kata Herzaky, tren kinerja transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Indonesia menurut Transparency International pemerintahan Joko Widodo, kini jeblok dan hanya naik 1 poin dibandingkan dengan tahun pertama menjabat.
"Selama sepuluh tahun pemerintahan SBY (2004-2014), berhasil naik 12 poin," tuturnya.
BACA JUGA: Kisah Pelaku UMKM Jogja "Selamat" Berkat TUKONI
Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Demokrat kerap mengingatkan pemerintah soal pentingnya menjaga demokrasi.
"Demokrasi tidak boleh dijalankan secara serampangan, apalagi dengan menabrak logika “akal sehat rakyat”. Siapa yang berani melukai rasa kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, maka rakyat akan bangkit dan bersatu melawannya. Itulah rumus demokrasi yang sehat," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada, PDIP Kota Jogja Soroti Substansi Demokrasi
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
- Baru Sesaat Bebas dari Lapas, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Kembali Ditangkap KPK Terkait Pencucian Uang
Advertisement
Advertisement