Hyundai Palisade Inden hingga 4 Bulan, Sudah Dipesan 700 Unit
Para konsumen yang memesan Hyundai Palisade tampaknya harus bersabar karena mas inden bisa mencapai 4 bulan.
Seorang warga mengangkut barang yang bisa diselamatkan dari rumahnya yang hancur akibat erupsi gunung Semeru yang meluncurkan awan panas di desa Supiturang, Lumajang, Jawa Timur, Minggu (5/12/2021). Luncuran awan panas akibat letusan gunung Semeru mengakibatkan puluhan rumah di dua kecamatan rusak dan delapan kecamatan terdampak abu vulkanik. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/foc
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah akan memberikan dana tunggu bagi pengungsi erupsi Gunung Semeru yang rumahnya rusak berat atau hancur akibat bencana tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa lembaganya akan memberikan dana tunggu Rp500.000 bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hancur akibat erupsi Gunung Semeru.
Setiap KK yang rumahnya mengalami kerusakan dan tidak dapat ditinggali kembali akan mendapatkan dana ini setiap bulan selama kurun waktu 6 bulan.
“Artinya sampai rumah kembali dengan dukungan pemerintah di lokasi baru, saat ini [tempatnya] masih didiskusikan dan dimatangkan pemda,” katanya pada konferensi pers virtual, Minggu (5/12/2021).
Hingga kini BNPB, BPBD, dan instansi terkait masih melakukan asesmen dan pendataan cepat kerusakan rumah yang timbul akibat kejadian bencana erupsi Gunung Semeru.
Sedangkan untuk saat ini, BNPB bersama Pemda Jatim, PMI, Kemensos, Kemenkes, dan relawan telah mengirim logistik yang cukup kepada warga yang terdampak.
“Yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana logistik bisa sampai,” jelasnya.
Berdasarkan data terbaru pada 17.30 WIB, masyarakat yang terdampak baik itu awan panas guguran di 2 kecamatan dan debu vulkanik di 8 kecamatan, total 5.205 jiwa dengan 1.300 orang di pengungsian.
Jumlah ini, tambah Muhari bertambah dari sebelumnya 902 orang. Lalu ada 9 orang yang belum terdata apakah statusnya hilang atau meninggal.
Saat ini, belum terbentuk posko terpadu tanggap darurat. Ini membuat koordinasi dan pendataaan korban masih terpisah antara satu pos dengan lain.
“Kepala Kepala BNPB harus terbentuk 1 posko terpadu sehingga bisa terkoordinasi dan data bisa terkonsolidasi,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Para konsumen yang memesan Hyundai Palisade tampaknya harus bersabar karena mas inden bisa mencapai 4 bulan.
Gerakan tersebut diwujudkan melalui implementasi aplikasi STUPA, yaitu layanan keuangan digital berbasis aplikasi uang elektronik.
Kulonprogo masih aman dari kekeringan di awal kemarau 2026. BPBD siaga droping air bersih diperkirakan mulai Agustus.
Subaru membatalkan mobil listrik internal setelah laba operasional anjlok 90 persen akibat tekanan tarif impor Amerika Serikat.
Veda Ega unggul klasemen Moto3 2026 meski kalah top speed dari Hakim Danish. Duel keduanya makin ketat di lintasan.
Sharenting anak di media sosial berisiko kebocoran data, pelacakan lokasi, hingga pencurian identitas menurut studi Kaspersky dan SIT.