Advertisement
Pemerintah Beri Dana Tunggu Rp500.000 bagi Warga Semeru
Seorang warga mengangkut barang yang bisa diselamatkan dari rumahnya yang hancur akibat erupsi gunung Semeru yang meluncurkan awan panas di desa Supiturang, Lumajang, Jawa Timur, Minggu (5/12/2021). Luncuran awan panas akibat letusan gunung Semeru mengakibatkan puluhan rumah di dua kecamatan rusak dan delapan kecamatan terdampak abu vulkanik. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto - foc
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah akan memberikan dana tunggu bagi pengungsi erupsi Gunung Semeru yang rumahnya rusak berat atau hancur akibat bencana tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa lembaganya akan memberikan dana tunggu Rp500.000 bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hancur akibat erupsi Gunung Semeru.
Advertisement
Setiap KK yang rumahnya mengalami kerusakan dan tidak dapat ditinggali kembali akan mendapatkan dana ini setiap bulan selama kurun waktu 6 bulan.
“Artinya sampai rumah kembali dengan dukungan pemerintah di lokasi baru, saat ini [tempatnya] masih didiskusikan dan dimatangkan pemda,” katanya pada konferensi pers virtual, Minggu (5/12/2021).
Hingga kini BNPB, BPBD, dan instansi terkait masih melakukan asesmen dan pendataan cepat kerusakan rumah yang timbul akibat kejadian bencana erupsi Gunung Semeru.
Sedangkan untuk saat ini, BNPB bersama Pemda Jatim, PMI, Kemensos, Kemenkes, dan relawan telah mengirim logistik yang cukup kepada warga yang terdampak.
“Yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana logistik bisa sampai,” jelasnya.
Berdasarkan data terbaru pada 17.30 WIB, masyarakat yang terdampak baik itu awan panas guguran di 2 kecamatan dan debu vulkanik di 8 kecamatan, total 5.205 jiwa dengan 1.300 orang di pengungsian.
Jumlah ini, tambah Muhari bertambah dari sebelumnya 902 orang. Lalu ada 9 orang yang belum terdata apakah statusnya hilang atau meninggal.
Saat ini, belum terbentuk posko terpadu tanggap darurat. Ini membuat koordinasi dan pendataaan korban masih terpisah antara satu pos dengan lain.
“Kepala Kepala BNPB harus terbentuk 1 posko terpadu sehingga bisa terkoordinasi dan data bisa terkonsolidasi,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemenkes Gaza Terima 30 Jenazah Warga Palestina dari Israel
Purbaya Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Rp20 Triliun, Ini Kata Pengamat
BPKN Akan Panggil Produsen Air Minum Kemasan, Ambil dari Sumur Bor
Pemerintah Perluas Akses Kontrasepsi untuk Kendalikan Kelahiran
Advertisement
Purbaya: Penempatan Rp200 Triliun di Himbara Bikin Kredit Tumbuh
Aturan Jual Beli Minyakita Akan Diubah, Ini Penjelasan Kemendag
Banjir, Jalur Pantura Semarang-Demak Macet Parah
Pemerintah Siapkan Kuota 500 Ribu Pelatihan Pengelasan dan Perhotelan
SPPG di Tarakan Gunakan Elpiji dari Malaysia untuk Masak MBG
Advertisement
938.300 Peluang Kerja Tersedia di Januari hingga September 2025
Pimpinan KKB Papua Undius Kogoya Meninggal Dunia
20 WNI Berhasil Kabur dari Pusat Scam Myanmar
Harga Tiket Citilink Turun 17 Persen Periode Natal-Tahun Baru 2025
TNI AL Uji Tembak Kapal Selam Tanpa Awak Pertama Pekan Depan
Advertisement
Akhirnya, Museum Louvre Dibuka Kembali
Berita Pilihan
Advertisement
Petani Tebu di Bantul Dapat Subsidi Rp14 Juta per Hektare
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Dibantai 2-6 oleh PSV, Napoli Merasa Terpuruk
- Mayat Perempuan Ditemukan Mengapung di Dam Colo Sukoharjo
- Mobil Toyota SUV Listrik Versi Stir Kanan DIluncurkan di Hong Kong
- KAI Proses Hukum Pemilik Truk Terlibat Kecelakaan Kereta di Semarang
- Diskon Tiket Pesawat untuk Nataru Mulai Berlaku Hari Ini
- Mentan Sebut 27 Ribu Anak Muda Jadi Petani Berpenghasilan Rp20 Juta
- Dari Anjong Mon Mata ke Titik Nol Indonesia
Advertisement
Advertisement
