Advertisement
Persiapan Presidensi G20, Vaksinasi Ditarget Selesai Maret 2022

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyatakan Indonesia sebagai Presidensi 2022, dari sisi penanganan pandemi, ditargetkan vaksinasi selesai pada Maret 2022.
"Kami berharap 80 persen vaksinasi dosis pertama akan tercapai Desember 2021 dan 60 persen dosis lengkap. Dengan makin bertambahnya vaksin diharapkan masyarakat agar segera mau divaksin,” ujar dia dalam rilis yang dikirim KCPEN, Sabtu (4/12/2021).
Advertisement
Karenanya, dia mengimbau masyarakat untuk melengkapi vaksinasi agar kekebalan komunal segera terbentuk. Selain itu Nadia menyampaikan, apresiasi datang dari berbagai negara atas membaiknya situasi pandemi di Indonesia.
“AS dan Uni Eropa mengkategorikan Indonesia sebagai negara yang aman dikunjungi. Tidak ada imbauan pelarangan dari negara mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan, Indonesia harus pulih bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga karena dalam era saat ini, kita tidak bisa lepas dari hubungan dengan negara-negara lain baik dalam hal mobilitas, interaksi, transaksi ekonomi dan sebagainya.
Virus, dikatakannya tidak mengenal wilayah. Karena itu, penting bagi Indonesia untuk segera pulih mengingat kita adalah bagian dari kegiatan global.
Mengingat pandemi COVID-19 belum diketahui kapan akan berakhir, apalagi dengan munculnya varian baru Omicron, Nadia menekankan pentingnya masyarakat dalam menjaga prokes 3M, vaksinasi, membatasi mobilitas, dan penguatan 3T.
"Hal ini penting dilakukan. Dengan Presidensi G20 2022 kita tunjukan bagaimana Indonesia bisa bekerja dengan baik. Kalau bisa, Indonesia menjadi negara pertama yang keluar dari situasi oandemi. Ini butuh kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat," katanya.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong menambahkan Presidensi 2022 berlangsung hingga Oktober 2022 menjadi momentum Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia mampu menyelenggarakan berbagai pertemuan tingkat tinggi meski dalam situasi pandemi, secara aman dan terkendali.
“Presiden Jokowi ingin mengajak dunia ciptakan arsitektur kesehatan global yang inklusif, merata bagi semua negara, baik negara maju, berkembang, dan negara lainnya," ujarnya.
Terkait ancaman varian Omicron, Usman mengatakan pemerintah sudah melakukan antisipasi yang sifatnya luwes. "Saat ini kami mengetatkan, kalau situasinya relatif membaik maka akan dilonggarkan. Gas dan rem akan diterapkan," katanya.
Usman mengingatkan, dalam konteks antisipasi, kondisi tahun depan ditentukan oleh perilaku masyarakat dalam satu atau dua bulan ini, khususnya menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Bagaimana kita menjaga prokes dan vaksinasi. Jangan sampai nanti setelah Nataru dan Indonesia menjadi ketua G20 kasusnya malah melonjak. Itu tidak kita inginkan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement