Advertisement
Harga Listrik Nonsubsidi Bakal Naik Turun, Ini Penjelasan Pemerintah
Petugas memasang kabel tegangan tinggi di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/3/2020). - Bisnis/Dedi Gunawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Harga listrik untuk nonsubsidi akan semakin mahal menyusul rencana pemerintah menaikkan tarif listrik.
Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI berencana kembali melakukan penyesuaian tarif tenaga listrik atau tarif adjustment bagi 13 golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) non-subsidi pada tahun 2022.
Advertisement
Disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana, besaran penyesuaian tarif yang akan diterapkan sesuai aturan awal pada 2022 dengan melihat kondisi pandemi COVID-19.
“Tarif listrik bagi golongan pelanggan non-subsidi ini bisa berfluktuasi alias naik atau turun setiap tiga bulan disesuaikan dengan setidaknya tiga faktor, yakni nilai tukar mata uang, harga minyak mentah dunia, dan inflasi,” kata Rida dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Untuk informasi, sejak 2017 lalu, pemerintah menahan penerapan skema penyesuaian tarif listrik dengan alasan memerhatikan daya beli masyarakat yang masih rendah.
BACA JUGA: Olahraga Dapat Mencegah Alzheimer, Ini Buktinya
Kondisi itu lantas membuat pemerintah harus memberikan kompensasi kepada PLN terhadap Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik atau tarif keekonomian dengan tarif yang dipatok pemerintah bagi pelanggan non-subsidi.
“Kapan tariff adjustment naik tentunya kami harus bicara dengan sektor lain. Kami hanya menyiapkan data dan beberapa skenario, keputusannya kepada pimpinan," jelas Rida.
Pemerintah mendorong agar PLN terus melakukan langkah-langkah dalam rangka efisiensi operasional dan meningkatkan penjualan tenaga listrik serta memberikan pelayanan penyediaan tenaga listrik dengan baik.
Dalam memenuhi ketersediaan pasokan listrik kepada masyarakat, pemerintah mengedepankan prinsip kecukupan, keandalan, keberlanjutan, keterjangkauan dan keadilan di tengah percepatan target transisi energi termasuk rencana pensiun dini PLTU.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gibran Tegaskan Fokus Kawal Program Prabowo Meski Isu 2029 Muncul
OTT KPK di Depok Seret Ketua dan Wakil Ketua PN Terkait Sengketa Lahan
Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Diperiksa KPK dalam Kasus PGN
OTT KPK Seret Ketua dan Waka Pengadilan Negeri Depok
Advertisement
Pemerintah Melarang Atraksi Naik Gajah di Seluruh Indonesia
21 Guru Besar Laporkan Adies ke Majelis Kehormatan MK
OTT Pimpinan PN Depok, Ketua KPK: Proses Masih Berjalan
Puluhan Merek Permen Tercemar Arsenik di Florida AS, Ini Daftarnya
Dua Warga Bandung Tewas Tertimbun Saat Gali Peti Harta Karun
Advertisement
China Wajibkan Pemuka Katolik Serahkan Paspor
Landasan Bandara Berlin Tertutup Es, 100 Penerbangan Dibatalkan
Arab Saudi Bakal Bangun Rise Tower 2 KM, Siap Geser Burj Khalifa
Trump Luncurkan TrumpRx.gov, Obat Diskon untuk Warga AS
BMKG: Gempa Pacitan Megathrust, Masyarakat Diminta Waspada
Advertisement
Kasus Pelecehan Anak Australia: Warga Maryborough Didakwa 596 Kasus
Berita Pilihan
Advertisement
Program MBG Sleman Jangkau 251 Ribu Penerima, 110 SPPG Aktif
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- KPK Kembali Gelar OTT di Depok, Masuk Operasi Keenam Tahun Ini
- Kodim Gunungkidul Akan Rutin Gelar Gerakan Kebersihan Seminggu Sekali
- KPK Tangkap Hakim dalam OTT Dugaan Suap Perkara di Depok
- Dinkes Kota Jogja Perketat Surveilans Cegah Masuk Virus Nipah
- Terima Rp800 Juta, Kepala KPP Banjarmasin Bayar DP Rumah
- Program JPD Jogja 2026, Mahasiswa Dapat Bantuan hingga Rp8 Juta
- Gerindra DIY Peringati HUT ke-18 dengan Doa dan Bakti Sosial
Advertisement
Advertisement
