Advertisement
Pimpinan KPK: Gratifikasi Bukan Suap, Asalkan...
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa penting bagi pejabat negara menolak gratifikasi.
Lembaga antikorupsi menilai hal bisa meruntuhkan keadilan dan mengganggu objektivitas. Akan tetapi pada dasarnya boleh jika untuk warga sipil.
“Budaya gratifikasi, budaya memberi sesuatu memberi hadiah, itu pada prinsipnya boleh atau netral jika diberikan kepada antaranak bangsa. Tetapi kalau diberikan kepada penyelenggara negara yang mestinya bersifat objektif dan adil, itu takut mengganggu,” katanya pada webminar, Selasa (30/11/2021).
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Ghufron menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang pada pasal 12B UU No. 20/2021 tentang Tipikor. Artinya, hadiah selain untuk pejabat negara diperbolehkan.
“Kalau kemudian ternyata pacar Anda adalah bupati, mertua Anda adalah dirjen atau menteri, itu yang kemudian sudah diliputi aspek hukum gratifikasi,” jelasnya.
Hal tersebut, tambah Ghufron, bisa menjadi suap jika tak dilaporkan. Gratifikasi bisa berbentuk hadiah, uang, barang, atau jasa kepada penyelenggara negara.
Itu semua bisa dianggap suap apabila tidak dilaporkan selama 30 hari kerja. Tapi jika disampaikan oleh pejabat negara, status sogokan itu gugur karena ada itikad baik untuk melaporkan.
Mereka harus melaporkannya kepada KPK. Apabila nilainya di bawah Rp10 juta, lembaga antirasuah tersebut yang akan menentukan.
“Tapi sebaliknya. Jika di atas Rp10 juta, penerima yang kemudian memberikan dasar-dasar ataupun alasan pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap,” jelasnya.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Buat Ecobrick, UNISA Pecahkan Dua Rekor MURI
Putri Sambo Hindari Wartawan di Bareskrim Polri
Tiga Hari Ke Depan, Jateng Dilanda Cuaca Ekstrem
Advertisement
Resmi, Putri Candrawathi Ditahan di Rutan Mabes Polri
Sekda Boyolali Persilakan Wartawan Bikin Berita Jelek, Asal...
Pakar: Urgensi Sosialisasi Wacana Pelabelan BPA Patut Dipertanyakan
Partai Demokrat Tidak Patok Capres-Cawapres sebagai Syarat Koalisi
Jokowi Geram Indonesia Terus Impor Aspal
Advertisement
Kantor Tesla di Jerman Kebakaran selama 5 Jam
Top 7 News Harianjogja.com Jumat, 30 September 2022
Rusia Gelar Referendum di 4 Wilayah Ukraina, Uni Eropa Siapkan Sanksi Baru
Jaga Persaingan Usaha, Aptrindo Usul Truk di Atas 20 Tahun Dimusnahkan
Advertisement
Cek Link Lowongan Kerja Kereta Cepat Indonesia Untuk SMA, SMK, dan Sarjana
Berita Pilihan
Advertisement
2 Tahun Vakum, Sultan Jogja Kembali Bagikan Udhik-Udhik untuk Warga
Advertisement
Hadir Tempat Glamping Baru di Jogja, Arkamaya Sembung Namanya
Advertisement
Berita Populer
- Rusia Matikan Tombol Energi, Eropa Terancam Puasa Internet Berjamaah
- Hilirisasi Komoditas Perkebunan Picu Daya Saing Ekonomi Nasional
- Bawaslu Sebut Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Anies Tak Penuhi Syarat
- Siap-Siap! PLN Sebut Biaya Penyambungan Listrik Makin Mahal
- Belum Punya Paspor? Ini Cara Mudah Membuatnya
- Anak Pedangdut Almarhum Imam S Arifin Ditangkap karena Mencuri Belasan Motor
- Hong Kong Tarik Mie Sedaap, Ini Penjelasan BPOM
Advertisement
Advertisement
