Petani Tebu Pertanyakan Alokasi Impor Gula Mentah 2022

Buruh memanen tebu untuk dikirim ke pabrik gula di Ngawi, Jawa Timur, Selasa (8/8). - ANTARA/Ari Bowo Sucipto
19 November 2021 06:27 WIB Iim Fathimah Timorria News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA – Asosiasi petani tebu mempertanyakan soal alokasi impor gula mentah untuk konsumsi yang berpotensi naik pada 2022. Terdapat perbedaan penghitungan neraca gula yang disinyalir menjadi pemicu besarnya kebutuhan impor.

Mengutip laporan mingguan harga, inflasi, dan stok indikatif barang kebutuhan pokok Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan yang diperoleh Bisnis, rapat koordinasi terbatas (rakortas) tingkat menteri pada 26 Oktober 2021 menyepakati pengadaan gula konsumsi dalam bentuk raw sugar impor 891.627 ton setara GKP.

Alokasi ini diberikan untuk Pelaksanaan Permenperin No. 10/2017 tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Baku dalam Rangka Pembangunan Industri Gula. 

Rencana impor gula mentah untuk konsumsi ini jauh meningkat daripada alokasi untuk 2021 sebesar 680.000 ton. Pemerintah juga berencana kembali mengimpor GKP sebagai cadangan pemerintah sebanyak 150.000 ton yang akan ditugaskan kepada BUMN.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) Soemitro Samadikun mengatakan stok awal gula konsumsi yang terdata di APTRI mencapai 1,2 juta ton, 400.000 ton, lebih tinggi daripada data pemerintah yang menunjukkan stok awal di kisaran 800.000 ton.

Dengan stok awal yang besar dan realisasi impor yang mencapai 680.000 ton untuk gula mentah dan 150.000 ton pada gula kristal putih (GKP), dia memperkirakan stok akhir pada 2021 mencapai 1 juta ton.

“Pemerintah selama ini menghitung dengan asumsi pasokan gula di masyarakat hanya gula tebu dan gula ex-raw sugar impor, padahal di lapangan ada indikasi gula rafinasi yang bocor bisa sampai 300.000 ton,” kata Soemitro, Kamis (18/11/2021).

Dia mengaku bisa membuktikan bocornya gula rafinasi untuk industri di pasar konsumsi. Hal ini setidaknya pernah ditemukan dalam kasus gula rafinasi yang dilapisi molases dan dijual dalam karung gula kristal putih (GKP) di wilayah Jawa Timur.

Soemitro berpendapat alokasi impor yang berlebihan sejatinya bisa dihindari jika seluruh pemangku kepentingan di pergulaan nasional dilibatkan, termasuk petani. Dia mengatakan asosiasi petani tidak ikut serta dalam perencanaan impor sejak Dewan Gula Indonesia dibubarkan.

“Impor seharusnya hanya dilakukan ketika memang pasokan kurang dan ada lonjakan harga,” katanyanya.

Sementara itu, Guru Besar dari IPB University Bayu Krisnamurthi mengatakan perencanaan impor gula perlu tetap mempertimbangkan situasi pasokan global dan harga komoditas tersebut di pasar internasional.

Dia mengatakan Indonesia berisiko menghadapi dua masalah, yakni harga tinggi dan pasokan yang terbatas.

“Saya mungkin akan mengusahakan barang ada, meski harga mahal. Daripada harga tinggi, tetapi barangnya tidak ada. Soal gula perlu dilihat secara menyeluruh,” katanya.

Harga rata-rata gula internasional pada awal November 2021, sebagaimana dihimpun Kemendag, telah mencapai US$504,38 per ton. Harga tersebut meningkat dibandingkan dengan Oktber yang rata-rata di angka US$499,68 per ton. Harga juga jauh meningkat dibandingkan dengan November 2020 yang saat itu masih berada di angka US$405,2 per ton.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia