Jokowi Minta Tambah Anggaran untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Rapat tersebut membahas percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan Sumatera Utara. ANTARA FOTO - Sigid Kurniawan Harianjogja.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk menyiapkan cadangan anggaran sebagai antisipasi jika terjadi lonjakan kasus Covid-19, seperti saat penyebaran varian delta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Presiden Jokowi akan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada akhir bulan ini. Jokowi telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk mulai menyiapkan pelaksanaan APBN 2022.
Selain itu, menurut Sri Mulyani, Jokowi pun menginstruksikan seluruh KL untuk melakukan pencadangan anggaran pada 2022. Dana cadangan itu akan digunakan untuk antisipasi dampak penyebaran Covid-19 yang berkaitan dengan masing-masing K/L.
BACA JUGA : Jokowi Minta Anggaran Segera Dihabiskan Jelang Akhir Tahun
"Ada satu hal yang penting untuk 2022. Bapak Presiden menginstruksikan agar seluruh K/L memberikan atau melakukan pencadangan, sehingga kalau sampai terjadi situasi seperti varian delta pada Juli–Agustus lalu, kita tidak perlu melakukan refocusing yang membuat disrupsi dalam pelaksanaan anggaran," ujar Sri Mulyani usai sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11/2021).
Menurutnya, seluruh K/L melakukan realokasi anggaran pada tahun ini karena lonjakan kasus Covid-19 saat penyebaran varian delta. Banyaknya orang yang terjangkit—bahkan wafat—membawa pengaruh luar biasa bagi sektor kesehatan, juga ekonomi.
Realokasi anggaran di antaranya diperuntukkan untuk penanganan pandemi Covid-19, percepatan vaksinasi, hingga penyaluran bantuan bagi masyarakat. Menurut Sri Mulyani, presiden menginstruksikan seluruh KL untuk mempersiapkan kondisi itu melalui cadangan anggaran.
"Namun, seluruh K/L sudah mencadangkan paling tidak 5 persen dari anggarannya kalau seandainya harus melakukan perubahan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan akibat Covid-19 ini," ujar Sri Mulyani.
BACA JUGA : Presiden Jokowi: 21.000 Anak Kehilangan Orang Tua Akibat
Dia menjelaskan bahwa secara garis besar, alokasi belanja negara mencapai Rp2.714,2 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.944 triliun, sedangkan belanja pemerintah daerah Rp769,6 triliun.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
