Advertisement
Pemerintah Ingin Subsidi Mobil Listrik, Ini Penjelasan Menko Luhut
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. - Antara\\r\\n\\r\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -Pemerintah melontarkan wacana ihwal keharusan menyubsidi mobil listrik.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut mobil listrik harus disubsidi oleh pemerintah.
Advertisement
Menurutnya, subsidi tersebut langsung menyasar pada penurunan harga kendaraan listrik. Hal itu dengan harapan serapan di pasar dalam negeri dapat ditingkatkan di tahap awal pengembangannya.
Sampai volume produksinya bertambah, harganya akan turun mengikuti mekanisme pasar.
"Mobil listrik harus disubsidi pemerintah. Subsidinya itu ada gap 12 persen dibandingkan mobil biasa," kata Luhut dalam webinar, Rabu (17/11/2021).
Luhut mengatakan pemerintah tengah menggodok kebijakan tersebut, termasuk insentif untuk kendaraan listrik roda dua.
Seperti diketahui, pengenaan subsidi pemangkasan harga kendaraan listrik sudah jamak di banyak negara, seperti di kawasan Eropa, Jepang, dan China. Bahkan di China dan Norwegia, pembeli kendaraan listrik diberikan manfaat uang tunai langsung.
Sementara itu, berdasarkan studi Deliotte, 61 persen responden Indonesia akan membeli kendaraan listrik jika harganya sama dengan mobil berbahan bakar fosil. Adapun 23 persen diantaranya berniat membeli jika harganya lebih murah.
BACA JUGA: Pengumuman untuk Buruh! Besok UMP 2022 di DIY Ditetapkan
Kisaran harga mobil listrik saat ini sekitar Rp800 juta, sedangkan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah baru sekitar Rp300 juta. Berkaca dari data tersebut, pengembangan kendaraan listrik seharusnya tidak hanya fokus pada mobil, tetapi juga sepeda motor.
Khusus untuk sepeda motor, Luhut mengatakan pemerintah juga tengah menyiapkan infrastruktur penggantian baterai atau battery swapping untuk mendukung mobilitas dan efisiensi waktu pengisian daya. Dia menargetkan pengadaan fasilitas tersebut dapat selesai dalam enam bulan ke depan.
"Saya pikir kita harus selesai dalam enam bulan ke depan, karena kita sudah mulai jual sepeda motor listrik, infrastruktur sudah jalan, pemerintah akan melihat secara terintegrasi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
LITERASI KESEHATAN: Warga Lansia Diminta Bijak Memilih Jenis Olahraga
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
