Hadapi Nataru, Luhut Minta Perketat Penggunaan PeduliLindungi

Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menekankan kehati-hatian dalam menyambut masa libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru.

“Kehati-hatian harus dilakukan terutama untuk menghadapi Nataru. Saat ini indikator Google Mobility yang memantau pergerakan masyarakat di Jawa Bali menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan di atas periode Nataru tahun lalu dan mendekati posisi Periode Idul Fitri pada Mei-Juni 2021,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (15/11/2021).

Luhut meminta agar seluruh masyaralat tetap berhati-hati mengingat masih terdapat 47 persen Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali yang suntikan dosis pertama vaksinasi untuk lansianya masih di bawah 50 persen.

BACA JUGA : Update 3 November 2021: Covid-19 di Jogja Melonjak Lagi 

Sementara itu, sambungnya, terdapat 75 persen Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali yang suntikan vaksinasi dosis keduanya masih di bawah 50 persen. 

“Lebih teperinci lagi, masih ada 16 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali yang cakupan vaksinasi umum dan lansia dosis 1 yang masih di bawah 50 persen,” tambahnya.

Lebih lanjut, Menko Luhut menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah juga menemukan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat yang patuh akan protokol kesehatan semakin berkurang.

Menurutnya, hal itu sangat mengkhawatirkan dalam menghadapi potensi kenaikan mobilitas dan kasus konfirmasi Covid-19 pada masa Nataru mendatang.

“Oleh sebab itu, dalam menyambut Nataru yang akan datang sebentar lagi, pemerintah akan berkoordinasi untuk mengetatkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan prokes utamanya di tempat kerumunan,” katanya.

Lebih lanjut, Luhut juga memastikan bahwa pemerintah akan terus memperkuat aktivitas testing dan tracing dengan bantuan oleh TNI/Polri, serta memasukkan pasien positif ke karantina terpusat.

BACA JUGA : Hajatan di Bantul Melonjak, Kasus Covid-19 Juga Meroket

Koordinator PPKM Jawa-Bali ini juga menyampaikan bahwa Pemerintah berencana untuk melarang segala bemruk perayaan tahun baru yang dapat menimbulkan kerumunan masyarakat dalam jumlah besar.

“Selain itu pemerintah juga mempersiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi potensi kenaikan kasus akibat Nataru,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia